Views: 267
PANDEGLANG, JAPOS.CO – Di penghujung tahun 2022 ini Kementrian sosial telah menyalurkan Bantuan Sosial ( Bansos) 3 jenis sekaligus diantaranya BLT BBM, Sembako dan PKH kepada para KPM ( Keluarga Penerima Manfaat) di seluruh Indonesia Berupa Uang tunai yang dibayarkan langsung melalui PT Pos.
Namun sangat disayangkan penyaluran bansos tersebut menuai banyak permasalahan, pasalnya Ada beberapa KPM yang tidak menerima bantuan padahal namanya tercantum sebagai penerima bantuan sosial.
Seperti contoh di desa Panacaran kecamatan Munjul, ada beberapa kejanggalan yang ditemukan, diantaranya para KPM di Desa tersebut tidak ada yang menerima barcode padahal itu adalah salah satu berkas yang menjadikan syarat Para KPM untuk pengambilan uang bansos yang akan disalurkan oleh pihak POS.
Salah satu KPM atas nama wati kampung ciwalang mengaku tidak menerima Barcode, namun hanya menerima uang secara langsung, Dayat selaku suami KPM atas nama wati mengatakan bahwa hanya menerima pemberitahuan dari RT saja untuk datang ke Kantor Desa Panacaran.
Hal serupa dialami oleh eneng mulyani Kampung babakan Panacaran, dirinya mengaku tidak menerima barcode baik itu dari desa ataupun dari Rt hanya menerima uang saja.
Hal berbeda dialami oleh Aisah, salah satu KPM di kampung ciwalang dirinya mengaku tidak menerima bansos, padahal sebelumnya mendapatkan bansos berupa sembako.
Sementara itu Linda salah satu Perangkat Desa Panacaran, yang mengaku mengurus teknis penyaluran Bansos ke KPM, berujar bahwa pembagian Barcode diberikan pada saat Penyaluran, karena untuk mengantisipasi kehilangan dan kerusakan lembaran Barcode.
“Barcode dikasihkan ke KPM Pada saat Penyaluran, Tidak kami bagikan sebelum hari H karena kami menyikapi tahapan2 sebelumnya ketika dibagikan ada beberapa barcode yg rusak, bahkan pernah ada yg hilang juga.bTapi pada saat pencairan barcode dipegang sama KPM pak,” ujarnya.
Menyikapi hal itu, Nawawi Ketua Umum LSM Pembela Masyarakat Anti Korupsi ( PeMaKi) Provinsi Banten, akan menelusuri lebih lanjut tentang bermasalahnya penyaluran Bansos di Desa Panacaran.
“Banyak kejanggalan yang kita temukan di desa Panacaran, bukan hanya barcode yang tidak diberikan saja ke KPM yang kita soroti, akan tetapi ada KPM yang sama sekali diduga tidak menerima bantuan padahal namanya tercantum sebagai KPM di Desa Panacaran,” ujarnya.
Nawawi menambahkan, pemerintah desa Panacaran dalam hal ini diduga telah, membohongi para masyarakat selaku KPM dengan tidak memberikan lembaran Barcode
“Pemerintah Desa Panacaran dalam hal ini diduga telah membodohi para KPM, dengan tidak dibagikannya lembaran Barcode seolah ingin menutupi hak yang diterima KPM, diduga kuat adanya penggelapan dan kita akan usut sampai tuntas,” pungkasnya. (Yan)
