Scroll untuk baca artikel
BeritaHEADLINESUMATERASumatera Utara

Ajukan Proposal ke Dinas Pendidikan Namun tidak Digubris, Pembangunan MCK SMPN 2 Cibadak Gunakan Dana Partisipasi Orang Tua Siswa 

×

Ajukan Proposal ke Dinas Pendidikan Namun tidak Digubris, Pembangunan MCK SMPN 2 Cibadak Gunakan Dana Partisipasi Orang Tua Siswa 

Sebarkan artikel ini

Views: 190

SUKABUMI, JAPOS.CO – Program pembangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) di sekolah SMPN 2 Cibadak Kabupaten Sukabumi menimbulkan polemik dikalangan orang tua siswa.

Advertisement
scroll kebawah untuk lihat konten

Polemik tersebut, diduga atas partisifasi orang tua siswa untuk pembangunan MCK  yang diminta oleh pihak sekolah melalui komite sebesar empat ratus sampai enam ratus ribu rupiah. Hal ini menjadi beban orang tua siswa di tambah di sekolah tersebut di pungut iuran bulan sebesar 70 ribu rupiah yang seharusnya tidak boleh dilakukan.

Kepala SMPN 2 Cibadak Dadang Erawan saat dikonfirmasi mengatakan pihak melakukan pungutan kepada siswa di karenakan pihaknya sudah mengajukan permohonan bantuan kepada pemerintah untuk pembangunan MCK tersebut namun tidak di gubris.

“Kami dan komite sekolah berinisiatif meminta partisipasi masyarakat demi terealisasinya pembangunan MCK tersebut karena dari dinas pendidikan tidak merespon profosal yang kami ajukan,” tandas Adang.

Sementara, Ketua Komite Tatang Faisal menambahkan iuran yang di minta dari orang tua siswa karena melihat kondisi sekolah yang sangat membutuhkan penambahan MCK.

“Melihat jumlah siswa hampir mencapai 800 lebih jadi kami sepakat dengan pihak sekolah untuk melibatkan orang tua siswa untuk membantu keuangan demi tercapai pembangunan sesuai dengan kebutuhan di lingkungan sekolah ,sementara dari pihak pemerintah tidak ada perhatiannya, padahal kami sudah mengajukan permohonan untuk pembangunan tersebut, bahkan pada saat kunjungan wakil Bupati ke sekolah di sodorkan permohonan tersebut hingga di tanda tangan oleh wakil bupati namun hingga saat ini hasilnya tidak ada,” ungkapnya.

Seharusnya atas hal tersebut pemerintah lebih memperhatikan kondisi sekolah jadi jangan sampai program pembangunan sekolah di bebankan kepada pihak orang tua siswa.(ASR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *