Views: 173
JAKARTA, JAPOS.CO – Perjalanan Kasus tewasnya Brigadir J alias Brigadir Nofriansyah Yosua di rumah dinas mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo mendapat perhatian masyarakat luas dan perkembangan kasus tersebut perlahan mulai terkuak bukan hanya berfokus pada perkembangan kasus Brigadir J saja, Mabes Polri kini juga disoroti banyak pihak.
Salah satunya dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.
Mahfud MD mengatakan, kasus tewasnya Brigadir J menujukkan kemajuan yang signifikan lantaran permasalahan politik dan hierarki di dalam tubuh Polri sudah bisa dieliminasi.
Dikatakannya, hal ini dilakukan dengan cara memutasi para personel kepolisian agar tidak ada konflik kepentingan. Hal ini disebutnya sebagai ‘bedol deso’.
Mahfud MD mengungkapkan, sebelum bedol deso itu dilakukan, ada konflik saling dmenyandera di internal Polri, dan Bharada E berada di bawah penguasaan orang yang berkepentingan.
Ia menilai, kasus tewasnya Brigadir J juga berhasil mengungkapkan psikopolitik, yakni subgrup atau geng di Mabes Polri.
Pria berdarah madura itu menyampaikan juga soal motif pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J. Irjen Ferdy Sambo telah ditetapkan sebagai tersangka Kata Mahfud dalam jumpa pers di Kemenko Polhukam, Selasa (9/8/2022),
Mahfud MD menjelaskan motif Ferdy Sambo membunuh Brigadir J relatif sensitif.dia juga menyebut kemungkinan motif tersebut hanya boleh didengar orang dewasa.
“Soal motif, biar nanti dikonstruksi hukumnya karena itu sensitif, mungkin hanya boleh didengar oleh orang-orang dewasa,” kata Mahfud
Saat ini konstruksi perkara penembakan Brigadir J masih disusun. Sehingga ia menyerahkan sepenuhnya proses tersebut kepada Timsus Polri.
Mahfud MD juga mengungkapkan tentang psikopolitik yang terkuak berkat kasus Brigadir Joshua.
Menurutnya, berbagai kepentingan di Mabes Polri perlu segera diselesaikan agar tidak menyandera kepentingan bersama
“Secara politisnya saya kira ramailah. Para pengamat menyebut di Mabes Polri itu ada sub-Mabes, sub-Mabes, yang saling bersaing, mau saling menyandera dan saling menyerang dan sebagainya. Nah itu yang harus diselesaikan,” ucapnya.
Soal perkara politik di tubuh Polri juga disampaikan Mahfud MD dengan memberikan contoh sikap acuh tak acuh DPR.
Untuk kasus sebesar pembunuhan Brigadir Joshua,ujar mahfud biasanya DPR sudah sibuk memanggil berbagai pihak untuk meminta keterangan.
Pasifnya DPR, menurutnya, adalah bagian dari masalah psikopolitik di Mabes Polri.
“Selama ini, misalnya, saya katakan psikopolitisnya. Semua heran kenapa kok DPR semua diam ini kan kasus besar, biasanya kan ada apa, paling ramai manggil, ini enggak ada tuh.” Jelasnya
“Itu bagian dari psikopolitis. Politis adanya mabes di dalam mabes itu yang punya kelompok sendiri-sendiri,” pungkasnya . (Joko Warihnyo)
