Scroll untuk baca artikel
BeritaHEADLINEJAWAJawa Tengah

Walikota Pekalongan Serahkan  Bantuan Alat Tangkap dari Kementrian KKP

×

Walikota Pekalongan Serahkan  Bantuan Alat Tangkap dari Kementrian KKP

Sebarkan artikel ini

Views: 153

KOTA PEKALONGAN, JAPOS.CO – Sebanyak 16 orang nelayan kecil yang sehari -hari menggunakan kapal berukuran 5 gross dan tergabung dalam Kampung Nelayan Maju (Kalaju) Pantaisari, Panjang Baru, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan menerima bantuan bahan alat tangkap dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia. Penyerahan bantuan berupa jaring gillnet sebanyak 50 paket ini diserahkan secara simbolis oleh perwakilan Direktorat Jenderal (Dirjen) Perikanan Tangkap pada KKP RI, Sofiyah Hidayat, didampingi Walikota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Pekalongan, Sugiyo serta Kepala OPD terkait lainnya, berlangsung di Gedung Technopark Perikanan Kota Pekalongan, Kamis sore (14/7/2022).

Advertisement
scroll kebawah untuk lihat konten

Usai menyerahkan bantuan, Perwakilan Direktorat Jenderal (Dirjen) Perikanan Tangkap pada KKP RI, Sofiyah Hidayat, mengungkapkan bahwa, bantuan alat tangkap untuk nelayan dalam kategori kecil ini merupakan Program dari Kampung Nelayan Maju (Kalaju) yang telah diinisiasi sejak Tahun 2021 utuk Penangkapan Ikan Terukur bagi kesejahteraan nelayan, salah satunya yang menyasar Kalaju di Kota Pekalongan. Dimana, dalam program Kalaju, ini dimaksudkan untuk membentuk Kampung Nelayan yang maju baik didalamnya berisi program-program bebas kumuh, peningkatan pendidikan, dan sebagainya.  Pada tahun 2022 ini, KKP sudah membentuk 123 Kalaju se-Indonesia, dan pada tahun 2023 mendatang ditargetkan 250 Kalaju terbentuk. Adapun pemberian bantuan bahan alat tangkap sebanyak 50 paket jaring gillnet multimonofilamen senilai Rp136.689.700.

“Kami berupaya memberikan bantuan bahan alat penangkap berupa jaring gillnet. Para nelayan lebih suka diberikan bahan alat tangkap yang nantinya dirakit sendiri menyesuaikan kebutuhan dan kebiasaan mereka,” ungkap Sofiyah.

Sofiyah menegaskan, KKP RI sudah melarang keras penggunaan alat tangkap yang berbahaya seperti menggunakan bahan peledak, racun, dan sebagainya yang bisa merusak kekayaan ekosistem laut. KKP RI berkomitmen menerapkan ekonomi biru (blue economy) yang digaungkan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, yakni penangkapan terukur berbasis kuota di setiap wilayah pengelolaan perikanan untuk keberlanjutan ekologi; pengembangan perikanan budidaya yang berorientasi ekspor; dan pembangunan kampung perikanan budidaya berbasis kearifan lokal.

“Para nelayan dalam penangkapan ikan dan sumber kekayaan laut lainnya harus memperhatikan sumber daya, toolsnya yang sesuai dengan perizinan, karena jika melanggar akan ada sanksinya, sehingga diharapkan mereka bersama-sama pemerintah dan masyarakat untuk menjaga kekayaan dan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia,” tegasnya.

Walikota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid menyampaikan apresiasi atas penyerahan bantuan bahan alat tangkap dari KKP kepada nelayan-nelayan di Kota Pekalongan. Aaf, sapaan akrab menekankan, agar bantuan ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para nelayan guna menunjang peningkatan produksi ikan tangkapannya.

“Bantuan kepada nelayan pada hari ini dari KKP RI dalam bentuk jaring. Pesan kami kepada penerima bantuan, adalah yang terpenting manfaat dan pertanggungjawabannya, karena ke depan, jika kami mengusulkan kembali ke Kementerian untuk Kota Pekalongan, kalau semuanya bertanggungjawab semuanya bakal enak dan diprioritaskan kembali. Bantuan ini jangan sampai ada yang dijual, dengan kondisi jaring mereka yang sebagian sudah rusak, dengan bantuan jaring baru ini mudah-mudahan hasil tangkapannya semakin banyak dan menjadi semangat mereka untuk lebih giat bekerja,” pungkas Aaf.(sofi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Views: 50 KETAPANG, JAPOS.CO – Peningkatan Pembangunan Pertanian dikecamatan merupakan salah satu tugas stakeholder pembangunan pertanian di kecamatan terutama BPP dan pihak pihak terkait lainnya, berbagai hal dilakukan untuk mendukung keberlangsungan…