Views: 212
KOTA PEKALONGAN, JAPOS.CO – Setidaknya sejak 12 tahun terakhir, bencana banjir dan rob terus menghantui warga pesisir Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Pemerintah Kota Pekalongan berupaya mengentaskan persoalan tersebut melalui proyek pembangunan sistem pengendali banjir dan rob dengan menggandeng berbagai pihak. Setelah sebelumnya Walikota mencanangkan pembangunan sistem pengendali banjir dengan Kemen-PUPR RI, BBWS Pemali Juana, dilanjutkan dengan kerjasama komunitas dan lembaga penggiat peduli lingkungan yakni dari Program Adaptation Fund Kemitraan, Mercy Corps Indonesia (MCI) dan Earthworm Foundation Indonesia (EFI), kali ini Pemerintah Kota Pekalongan melibatkan tim teknis dari Dutch Water Authority atau Dewan Air Belanda untuk membantu percepatan penanganan banjir dan rob dalam bentuk kerjasama “Blue Deal”.
Walikota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid mengungkapkan bahwa, dalam kerja Blue Deal tersebut, DWA banyak memberikan masukan atau rekomendasi untuk Kota Pekalongan, mengingat wilayah Pekalongan ini sama dengan Belanda, dimana posisi permukaan air laut dan air sungai lebih tinggi dibandingkan dengan daratan. Namun di negera Belanda tersebut penanganan masalah banjir rob disana berhasil, banyak masyarakat yang memberi masukan belajar dari Negara Belanda
“Iki londone tak tekake sisan ning Pekalongan (ini orang Belandanya Saya datangkan sekalian ke Pekalongan) untuk langsung meninjau dan mudah-mudahan bisa tercapai kerjasama,” ucap Aaf usai kegiatan Pembahasan Rencana Program Kerjasama Blue Deal dengan Pekalongan Raya, bertempat di Ruang Kresna Setda Kota Pekalongan, Jumat siang (3/6/2022).
Sebab, menurutnya, dalam mewujudkan kerjasama ini ternyata prosesnya Pemerintah Belanda harus melalui Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terlebih dahulu menyetujui baru ditindaklanjuti oleh dan Pemerintah Daerah setempat. Pihaknya menyebutkan, kerjasama Blue Deal ini difokuskan menyasar ke wilayah Semarang dan Kota Pekalongan. Dengan terwujudnya kerjasama Blue Deal ini, diharapkan bisa membawa keberkahan dan manfaat untuk masyarakat maupun Kota Pekalongan dalam menuntaskan permasalahan banjir dan rob.
“Mudah-mudahan bisa segera terwujud, dan hari ini info dari tim Belanda bahwa Menteri PUPR RI, Pak Basuki sudah meneken perjanjian kerjasama ini di Belanda. Semoga Kota Pekalongan mendapat berkah yang sangat luar biasa, masukan atau referensi penanganan dari manapun akan kami terima, terlebih DWA ini tim teknis untuk penanganan banjir dan rob di negara Belanda,” tuturnya.
Aaf menilai, proses kerjasama untuk penanganan banjir dan rob ini memang dalam masih dalam proses. Bahkan, sehari sebelumnya, pihaknya sudah mengecek secara langsung bersama Dirjen SDA Kemen-PUPR RI, dimana proyek penanganan banjir dan rob progress rata-rata masih 12.5 persen, sehingga percepatan sesuai target diharapkan bisa terlaksana. Disamping itu, pihaknya mengapresiasi banyak pihak terkait yang sudah mau turut serta peduli dan membantu Kota Pekalongan untuk terbebas dari banjir dan rob.
“Sebab, fenomena rob di Kota Pekalongan ini semakin tinggi dan penurunan muka tanah juga tertinggi turunnya, dimana dalam 2 tahun terakhir 11.9 cm di alat yg dipasang di Stadion hoegeng. Mudah-mudahan satu persatu masalah di Kota Pekalongan bisa terselesaikan dengan baik. Ini memang perlu kerja keras, anggaran luar biasa serta melibatkan ahli-ahli penanganan didalamnya, semoga semuanya bisa menjadi berkah untuk Kota Pekalongan,” harapnya.
Sebelumnya, Perwakilan DWA, Peter Hollanders menyampaikan bahwa, tujuan kedatangannya bersama tim ke Pekalongan adalah membangun kerjasama dalam jangka waktu cukup lama dimana pihaknya ingin membangun proses kerjasama antara Pemerintah Belanda dan Pemerintah Daerah setempat (Kota dan Kabupaten Pekalongan) dari sisi pengelolaan air.
“Kami ingin berbagi ilmu dan membantu pemerintah dalam pengelolaan air yang berkelanjutan,” ucap Peter.
Disampaikannya, dengan berbagi pengalaman teknis, sikap, kompetensi/kemampuan yang dimiliki DWA bisa mengubah cara pikir masyarakat Indonesia, khususnya di Pekalongan untuk menyelesaikan isu atau permasalahan dengan pendekatan seluruh komponen masyarakat didalamnya. Pihaknya menyebutkan, kerjasama Blue Deal ini akan berlangsung mulai dari saat ini tahun 2022 hingga sedikitnya Tahun 2030 secara kontinyu.
“Dalam kerjasama ini diharapkan semua komponen masyarakat bisa terlibat agar bisa berjalan dengan baik. Pemerintah Kota dan Kabupaten Pekalongan berkeinginan menyelidiki isu dalam pengelolaan air baik dari sisi pembangunan dan perawatan tanggul, penanganan isu banjir dan robnya, dan bagaimana terjalin kerjasama dengan stakeholders terkait, dan sebagainya. Sehingga, kami menawarkan mereka bantuan apapun dari segi bagaimana cara mereka berpikir dengan teknik baru, kami mencoba untuk membantu mereka apapun itu,” tandasnya.(sofi)
