Scroll untuk baca artikel
BeritaHEADLINEJAWAJawa Barat

Harga Migor di Kabupaten Ciamis Terendah se Jabar

×

Harga Migor di Kabupaten Ciamis Terendah se Jabar

Sebarkan artikel ini

Views: 133

CIAMIS, JAPOS.CO – Pemkab Ciamis mengikuti rapat koordinasi monitoring program minyak goreng (Migor) curah rakyat Jawa – Bali bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, Luhut Binsar Pandjaitan. Mewakili Bupati Ciamis, Wakil Bupati Ciamis, Yana D Putra mengikuti Rakor tersebut secara virtual bertempat di ruang ULP Sekretariat Daerah, beberapa waktu lalu..

Advertisement
scroll kebawah untuk lihat konten

Dalam arahannya, Menko Marvest Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan harga minyak goreng curah di Jawa dan Bali saat ini sudah mengalami tren penurunan, tetapi masih lebih tinggi dari Harga Eceran Tertinggi (HET). “Harga minyak goreng curah di pasar tradisional sudah mengalami penurunan, namun masih lebih tinggi harganya dari HET, terutama di DKI dan Jawa Barat. Sementara di Banten harganya sudah mendekati HET. Distribusi di Jawa Barat sudah mengalami surplus di April dan Mei, dengan estimasi kebutuhan MGC Jawa Barat sebesar 10.607 ton per bulan. Saya menghimbau, kepada para Kepala Daerah, Kepolisian dan pihak terkait lainnya untuk dapat bekerjasama mengawasi di lapangan, “ ujar Luhut.

Sementara itu, dikatakan Asisten Daerah Ekbang Provinsi Jawa Barat, Taufik total kebutuhan minyak goreng di Jawa Barat sebanyak 1.72 Juta Liter per minggunya yang meliputi minyak goreng curah dan kemasan. “Supply MGC untuk bulan Mei 2022 targetnya mencapai 10 ribu ton, realisasinya 26 ribu ton dengan jumlah produsen 14 dan distributor 20.

Harga MGC Kabupaten Ciamis menduduki harga terendah di Jabar sementara yang tertinggi adalah Kabupaten Sumedang. Harga rata-rata MGC di Jabar adalah Rp 19.495, adapun yang terendah adalah Kabupaten Ciamis dengan harga Rp 15.500 dan yang tertinggi Kabupaten Sumedang Rp 22.000,” katanya.

Pihaknya, kata Taufik telah melakukan berbagai upaya terkait masalah minyak goreng tersebut, salah satunya bekerjasama dengan satgas ketahanan pangan untuk menjaga ketersediaan stok dan stabilisasi harga.

Sidak Migor

Sementara itu dari pantauan tim Jaya Pos, setelah pemerintah cabut subsidi terhadap minyak goreng curah, petugas gabungan dari Kodim 0613 Ciamis dan Polres Ciamis melakukan sidak ke beberapa distributor minyak goreng.

Distributor pertama yang disidak petugas yakni di CV Tohaga Padasuka, Ciamis. Sidak dipimpin langsung oleh Dandim dan Kapolres, Letkol Inf Wahyu Alfiyan Arisandi dan AKBP Tony Prasetyo Yudhangkoro.

Dandim dan Kapolres memastikan ketersediaan dan harga jual minyak goreng tidak melampaui jauh dari Harga Eceran Tertinggi (HET) yakni sebesar Rp 14 ribu per kilogram. Selanjutnya petugas gabungan sidak ke distributor minyak goreng curah di agen Banjar 2.

Dandim 0613 Ciamis, Letkol Inf Wahyu Alfiyan Arisandi mengatakan, harga minyak goreng di wilayah Kabupaten Ciamis mengalami kenaikan meski tidak signifikan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti tambahan biaya transportasi angkut dari luar wilayah ke Ciamis dan biaya buruh bungkus untuk disuplai ke tingkat eceran. “Harga di tingkat distributor dan agen hingga pedagang eceran tidak jauh dari HET Rp 14 ribu di tingkat distributor dan Rp 15.500 per kilogram di tingkat eceran, harga itu ada biaya transportasi dan buruh bungkus yang merupakan biaya operasional,” kata Wahyu, Rabu (1/6).

Selain sidak di tingkat distributor, petugas gabungan juga menggelar sidak di tingkat pengecer di pasar tradisional. Kedua petinggi TNI Polri di Ciamis itu memastikan, ketersediaan minyak goreng curah di wilayah Kabupaten Ciamis saat ini terkendali dan melimpah. “Kami akan terus memantau ketersediaan dan harga minyak goreng curah agar kebutuhan masyarakat bisa selalu terpenuhi,” tandas Kapolres Ciamis, AKBP Tony Prasetyo Yudhangkoro. (Mamay)

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Views: 50 KETAPANG, JAPOS.CO – Peningkatan Pembangunan Pertanian dikecamatan merupakan salah satu tugas stakeholder pembangunan pertanian di kecamatan terutama BPP dan pihak pihak terkait lainnya, berbagai hal dilakukan untuk mendukung keberlangsungan…