Views: 223
BANDUNG, JAPOS.CO – Ikhtiar percepatan penurunan stunting di Jawa Barat mendapat suntikan darah segar. Kali ini datang dari para jurnalis dan pemerhati program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana (Bangga Kencana) yang tergabung dalam Ikatan Penulis Keluarga Berencana (IPKB) Jawa Barat. Perkumpulan jurnalis yang berdiri sejak 20 Mei 1973 ini memastikan diri untuk ambil bagian dalam upaya percepatan penurunan stunting di Jawa Barat dengan cara memanfaatkan segenap potensi dan jejaring media di Jawa Barat.
Dukungan tersebut mengemuka dalam forum konsolidasi media menjelang buka puasa bertajuk “Penguatan Peran Media dalam Percepatan Penurunan Stunting di Jawa Barat” yang dihelat di Aston Pasteur Hotel, Jalan Djunjunan, Kota Bandung, Senin 25 April 2022. Ketua IPKB Jawa Barat Najip Hendra SP menegaskan bahwa IPKB siap berada di garda depan advokasi dan penyebarluasan informasi percepatan penurunan stunting di Jawa Barat. Lebih dari sekadar lisan, komitmen dukungan terhadap penurunan stunting maupun program Bangga Kencana dituangkan dalam bentuk kesepahaman bersama yang diteken sesaat sebelum forum konsolidasi media dihelat.
“Keanggotaan IPKB bukan semata jurnalis atau wartawan yang sehari-hari meliput KB atau Bangga Kencana. Dalam menjalankan tugasnya, anggota IPKB senantiasa akrab dengan isu-isu sosial, ekonomi, politik, hingga kebudayaan. Ini yang kemudian menjadikan jejaring IPKB sangat luas, sehingga menjadi modal dalam melakukan advokasi kepada para pengambil kebijakan. Mereka adalah mitra Bapak/Ibu di kabupaten dan kota dalam menggelorakan program Bangga Kencana, khususnya saat ini fokus pada isu-isu stunting,” ungkap Najip.
Tak ayal, dukungan IPKB membuat sumringah Deputi Advokasi, Penggerakkan, dan Informasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Drs. Sukaryo Teguh Santoso, M.Pd., Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat, DR. Drs. Wahidin, M.Kes, dan Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat, Drs. Idham Rahmat, M.Si. Ketiganya berharap IPKB mampu berkolaborasi dan menjalankan perannya secara nyata di masyarakat.
“Upaya percepatan penurunan stunting di Jawa Barat mendapat dukungan luar biasa. Bila sebelumnya mendapat dukungan dari kalangan akar rumput di desa dan kelurahan, kali ini datang dari salah satu kekuatan demokrasi kita, kalangan Pers. Kita semua bersyukur mendapat dukungan dari komunitas para pencerah kehidupan. Keterlibatan media juga menjadi bukti nyata kolaborasi pentahelix di Jawa Barat,” ujar Idham Rahmat.
Ketua Divisi Perencanaan dan Penganggaran Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Jawa Barat ini menilai peran media sangat penting untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang pencegahan stunting. Dengan jumlah absolut stunting mencapai lebih dari 1 juta anak, diperlukan kerja keras dan kolaborasi serta cara-cara baru untuk mendorong terjadinya perubahan perilaku di masyarakat. “Ada 1 juta anak Jawa Barat teridentifikasi stunted. Kita butuh super team untuk melakukan percepatan penurunan stunting. Stunting harus menjadi common enemy, musuh bersama kita semua. Kalau bicara regulasi, kita berusaha memerangi stunting mulai hulu hingga hilir. Meminjam istilah Johan Cruyff, upaya percepatan penurunan stunting harus dilakukan dengan menggunakan strategi total football,” tandas Idham.
Jika semua pihak sudah menjadikan stunting sebagai musuh bersama, maka gerakan yang dilakukan tidak lagi dibatasi nomenklatur kegiatan atau anggaran. Gerakan tersebut menjadi ruh bersama demi mewujudkan generasi hebat di kemudian hari. Adalah tugas media untuk menghembuskan ruh itu melalui karya-karya jurnalistik yang benar dan berkualitas.
Disinggung mengenai kelembagaan, Wahidin menjelaskan bahwa Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Jawa Barat merupakan yang pertama terbentuk di Indonesia. Gubernur Ridwan Kamil menekan keputusan TPPS pada 20 Desember 2021, sehari jelang terbitnya RAN PASTI pada 21 Desember 2021. Namun demikian, kelembagaan di tingkat kabupaten dan kota tersendat karena sejumlah alasan. Bahkan, sampai hari ini tercatat Kabupaten Bekasi menjadi satu-satunya daerah yang belum memiliki TPPS di Jawa Barat.
Meski begitu, Wahidin menilai keberhasilan penurunan stunting membutuhkan sebuah kolaborasi strategis antara pemangku kepentingan, termasuk media. Menurutnya, media menjadi salah satu pilar dalam strategi nasional percepatan penurunan sunting. Dalam hal ini terkait perubahan perilaku dan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi). “Di sinilah peran IPKB menjadi sangat penting. Harapan kami, teman-teman IPKB bisa membantu untuk melakukan KIE kepada masyarakat. Selain di provinsi, tentu saja di kabupaten dan kota bisa berkomunikasi dengan para kepala OPD KB untuk meningkatkan koordinasi dalam mengawal pemberitaan penurunan stunting ini,” harap Wahidin.
Semangat Baru IPKB Jawa Barat
Sementara itu, IPKB Jawa Barat kini memiliki nakhoda baru sepeninggal mendiang Dadi Ruswandi yang berpulang tahun lalu. Najip Hendra SP yang sebelumnya mendampingi dua ketua IPKB, H. Soeroso Dasar dan Almarhum H. Dadi Ruswandi, didapuk meneruskan tampuk kepemimpinan IPKB Jawa Barat sampai 2025 mendatang. Najip dikukuhkan Kepala BKKBN Jawa Barat, Wahidin di hadapan para kepala OPD KB se-Jawa Barat dan para Ketua IPKB Kabupaten/Kota se-Jawa Barat sesaat sebelum forum konsolidasi media dimulai. Naiknya Najip ke tampuk utama menandai tumbuhnya regenerasi dan semangat baru IPKB Jawa Barat.
Dalam menjalankan tugasnya, Najip dibantu 17 orang pengurus dari berbagai kalangan, baik jurnalis, akademisi, pegiat pemberdayaan masyarakat, organisasi kemasyarakatan, hingga content creator dan pegiat zakat. Di samping itu, kepengurusan IPKB Jawa Barat juga diperkuat sejumlah analis kependudukan dan keluarga berencana dan pranata humas dari internal BKKBN Jawa Barat.
Susunan lengkap Pengurus Daerah IPKB Jawa Barat Masa Bakti 2020-2025 diantaranya, Najip Hendra SP sebagai ketua, Arif R. Zaidan sebagai wakil ketua I, Marina Ayu Viniriani sebagai wakil ketua II, Novi Hidayati Afsari sebagai sekretaris, Irfan Haniful Qoyyim sebagai wakil sekretaris I, Roy Primera sebagai wakil sekretaris II, Tenang Safari sebagai bendahara, Aditya Utami Dewi sebagai wakil bendahara I, Hendra Kurniawan sebagai wakil bendahara II, Wiwin Winarni sebagai seksi bidang organisasi dan keanggotaan, Mantoyo Naga dan Ade Wartono sebagai seksi bidang kerjasama antar lembaga, Husein Fauzan sebagai seksi penelitian dan pengembangan, Novianti Nurulliah sebagai seksi permedia cetakan, Nova Nugraha sebagai seksi media pertelevisian, Heru Bakti dan Bambang Dwi Nugrohon sebagai seksi media online/sosial, M. Wildan Pratomo sebagai seksi media radio, Ghiok Riswoto sebagai koordinator wilayah Bandung Raya, Aa Mamay sebagai koordinator wilayah Priangan Timur, Achmad Syafariel sebagai koordinator wilayah Bekasi-Purwasuka, Akim Garis sebagai koordinasi wilayah Cirebon Raya dan Agus Rustandi sebagai koordinasi wilayah Bogor Raya. (Mamay)
