Views: 176
BANTEN, JAPOS.CO – Sekretaris Daerah Al Muktabar selaku Kepala BPBD Provinsi Banten memimpin Apel Pagi Dalam Rangka Kesiapsiagaan Menghadapi Libur Panjang Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriyah, serta Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Yang Berpotensi Terjadi di Provinsi Banten. Apel pagi itu juga dilakukan dalam rangka memperingati Hari Kesiapsiagaan Nasional yang bertepatan jatuh pada hari Selasa (26/4/2022).
Apel kesiapsiagaan dilaksanakan di lapangan kantor BPBD Provinsi Banten, Jalan Syekh Nawawi Al Bantani, Nomor 7, Kelurahan Banjaragung, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang diikuti oleh Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Provinsi Banten Nana Suryana, perwakilan BPBD dari daerah terdekat, unsur TNI dan Polri serta dari Basarnas Provinsi Banten, Satpol PP Provinsi Banten, unsur relawan, BMKG Serang dan Tangerang serta OPD terkait.
Kalak BPBD Banten Nana Suryana seusai apel pagi mengatakan, dalam menghadapi libur panjang lebaran nanti, pihaknya akan mengerahkan 80 personil yang disebar ke setiap titik posko pelayanan bersama OPD lainnya. Setiap posko ditempatkan satu regu yang akan secara bergantian melakukan penjagaan selama 24 jam.
“Di masing-masing posko itu nanti kita akan membagikan masker kepada para pengendara yang melintas. Jumlahnya mencapai ribuan. Kemudian juga kita juga terus melakukan sosialisasi kepada pengendara untuk tetap mematuhi Prokes. Karena walau bagaimanapun, sampai saat ini virus itu masih ada dan harus kita antisipasi bersama pencegahannya,” katanya.
Selain itu, lanjut Nana, persoalan antisipasi kebencanaan juga masih menjadi prioritas untuk dilakukan pencegahan. Saat ini, yang sedang kita antisipasi bersama adalah potensi tsunami yang terjadi akibat dampak dari aktivitas Anak Gunung Krakatau yang belakangan mulai aktif kembali.
“Itu sudah kita antisipasi bersama, dari mulai tingkat daerah sampai pusat,” katanya.
Dikatakan Nana, jika hanya lava Anak Gunung Krakatau saja yang berguguran langsung ke dasar laut tidak tertahan di dinding Anak Gunung Krakatau tidak akan menimbulkan potensi tsunami, begitu juga dengan material lainnya.
“Oleh karena itu saat ini status Anak Gunung Krakatau itu dalam posisi siaga. Masyarakat tidak diperbolehkan mendekati Anak Gunung Krakatau dalam radius 5 Km, meningkat jika dibanding sebelumnya yang hanya 2 Km,” ucapnya.
Nana melanjutkan, dalam mengantisipasi itu Pemprov Banten sudah melakukan kesiapsiagaan sejak dini, seperti pengaktifan kembali alat Early Warning System (EWS) di tiga daerah yang berpotensi terjadi gempa yang dapat menimbulkan tsunami yakni daerah Pasauran, Kabupaten Serang serta di Panimbang dan Labuan, Kabupaten Pandeglang.
“Kondisi sirine dari tiga lokasi, yang berfungsi dua yaitu di Panimbang dan Labuan, yang 1 di Pasauran masih dalam perbaikan oleh BMKG setelah sebelumnya ada yang mencuri bagian dari alat tersebut,” ungkapnya.
Kemudian, BPBD Banten sudah mendapat izin untuk penggunaan aplikasi EWS yang dimotori oleh BMKG Pusat. Aplikasi itu saat ini sudah disosialisasikan ke seluruh masyarakat serta Muspika di tingkat Kecamatan di Provinsi Banten, khususnya bagi daerah-darah yang berpotensi terjadi bencana. Fungsinya, dengan aplikasi yang terpasang di masing-masing smartphone itu bisa mengetahui potensi bencana apa yang akan terjadi.
“Dengan begitu, masyarakat bisa sejak dini mengantisipasi dan melakukan evakuasi mandiri ke tempat-tempat yang aman,” jelasnya.
Selanjutnya, terkait dengan jalur evakuasi dan titik evakuasi, diakui Nana masih banyak yang harus diperbaiki meskipun secara jumlah sudah cukup memadai. Perbaikan itu lebih kepada kondisi jalur evakuasi yang rusak dan masih kecil sehingga sulit dilalui bagi kendaraan roda empat. Belum lagi bagi warga yang akan melakukan evakuasi yang jumlahnya pasti banyak.
“Jadi jalur evakuasi itu harus lebar dan bagus, supaya warga yang melaluinya bisa dengan mudah tidak berdesak-desakan,” katanya.
Oleh karena itu, tambah Nana, dirinya berharap jalur evakuasi terawat serta selalu dalam kondisi siap setiap saat.
“Karena pada intinya, pencegahan dan penanggulangan bencana itu merupakan tugas bersama,tidak bisa dibebankan hanya kepada satu pihak, termasuk peran aktif masyarakat juga,” tutupnya. (Yan/Adpim)
