Views: 135
BUKITTINGGI, JAPOS.CO – Walikota Bukittinggi Erman Safar ingatkan pada orang tua murid agar tidak membayarkan dana komite anaknya di sekolah. Pasalnya dana komite sudah dianggarkan dengan dana APBD Komite jelas Walikota, Selasa (15/3).
Terkait beredar surat dari komite salah satu sekolah negeri di Bukittinggi. Untuk meminta para orang tua murid membayarkan uang komite. Hal tersebut membuat Wali Kota geram.
Padahal dana komite siswa, khususnya warga Kota Bukittinggi sudah disiapkan dengan dana negara/ pun APBD Kota Bukittinggi. Wako menyayangkan, masih ada pihak komite sekolah yang melayangkan surat kepada wali murid, terkait pembayaran uang komite .
Anggaran dana komite siswa yang ditempatkan dari pos APBD masih menunggu proses.
Semua proses masih berjalan dan tersangkut di Pemerintah Provinsi Sumbar.
“Kami (Wako) menyayangkan surat komite yang ditujukan pada orang tua murid untuk membayarkan dana komite siswa” tutur Erman.
“Kita sudah jelas anggarkan dalam APBD 2022 . Sudah disahkan anggaran bantuan keuangan khusus untuk membayar iuran komite sekolah se Kota Bukittinggi. Kita sudah sampaikan ke Kacabdin,” jelas Wako Erman,
Wako tidak bisa menyalurkan dana komite langsung 8 ke SMA, karena di bawah kewenangan provinsi.
“Kami minta Pemerintah Provinsi Sumbar cepat bekerja, karena masyarakat kita butuh. Termasuk beberapa program-program unggulan kita untuk membantu meringankan beban masyarakat, seperti tabungan membantu iuran komite, serta membantu guru honor di SMA. Semua proses tersangkut di provinsi. Kita minta provinsi mempercepat proses,” tegas Wako.
Wako mengimbau, agar para pelajar SMA dan SMK se derajat ber KK Bukittinggi, untuk tidak membayarkan uang komite.
Walikota Erman meminta kepada para siswa SMA se-Bukittinggi untuk tidak melakukan pembayaran uang komite. Turut juga meminta gerak cepat, perangkat provinsi untuk menyalurkan dana ke setiap sekolah.
“Kami minta seluruh anak SMA se kota Bukittinggi, jangan bayar uang komite. Karena APBD sudah disiapkan. Kalau memang karena kinerja pemerintah provinsi yang memperlambat proses ini, jangan kemudian menjadi masyarakat yang menanggung beban,” urai Erman.
“Saya tidak setuju sekali. Kemarin saya sudah telepon Ketua Komite, kami sangat tidak setuju dengan surat komite yang beredar ke wali murid dan siswa, khusus yang berasal dari kota Bukittinggi,” pungkas Erman Safar. (Yet)
