Scroll untuk baca artikel
BeritaHEADLINEKALIMANTANKalimantan Barat

Puluhan Warga Tanda Tangan Tolak Proyek Jalan, Dinas PUPR Bungkam

×

Puluhan Warga Tanda Tangan Tolak Proyek Jalan, Dinas PUPR Bungkam

Sebarkan artikel ini

Views: 195

KETAPANG, JAPOS.CO – Puluhan warga berasal dari dusun Sitipayan desa Penyarang kecamatan Jelai Hulu Ketapang menolak hasil pekerjaan proyek peningkatan jalan sebesar Rp, 924 juta.

Advertisement
scroll kebawah untuk lihat konten

Aksi tolak itu lantaran rendahnya kualitas jalan yang dikerjakan oleh pemborong CV AL Juar meski sudah dilakukan perbaikan pada jalan yang rusak tersebut.

Menurut salah satu perwakilan warga yang bertanda tangan tersebut, kerusakan jalan itu hampir sepanjang 50 meter dengan keadaan aspal tipis sehingga mudah terkelupas.

Aksi tolak itu dibuat warga dalam sebuah surat pernyataan yang ditandatangani sekitar 35 orang warga dilengkapi dengan rekaman video keadaan jalan tersebut.

“Kami nilai tidak memberi manfaat dan kepuasan bagi kami. Baru seminggu selesai dikerjakan sudah rusak,” kata Fransiskus Herman salah satu perwakilan warga yang bertanda tangan di surat tersebut.

Secara kontruksi pekerjaan menurut mereka, campuran aspal sangat tipis, sehingga mudah terkelupas, kesannya seperti kurang campuran antara aspal, tanah dan pasir.

Warga sempat menguji jalan tersebut dengan memarkirkan sepeda motor diatas jalan tersebut, saat diuji itu, sepeda motor warga tumbang sendiri lantaran asapal jalan tak kuat menahan beban kendaraan.

“Kami minta jalan ini diperbaiki cepat,” ucap warga lainnya.

Menurut warga, saat hal ini disampaikan ke dinas PUPR, pelaksana sudah memperbaiki jalan itu tetapi masih saja berkualitas rendah. Proyek tersebut berada di pos anggaran dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang (PUPR) Ketapang tahun anggaran 2021 dengan panjang jalan sekitar 800 meter, lebar 4 meter.

Saat dihubungi, kepala dinas PUPR Ketapang mengatakan sudah meminta pejabat pembuat komitmen (PPK) untuk menindaklanjuti keinginan masyarakat tersebut.

“Sudah saya teruskan ke PPK-nye untuk ditindaklanjuti,” kata Deneri, Senin (07/02).

Sementara itu, Kepala bidang bina Marga dinas PUPR, Lalu Heri Prihantiendi saat dikonfirmasi pada Senin ini tidak
memberikan jawaban meski pesan sudah dikirimkan.

Pun demikian dengan PPK proyek tersebut, Sarkawi, serupa dengan atasannya itu, tidak menjawab konfirmasi Japos.Co.

Sementara itu, aktivis LSM di Ketapang menyikapi persoalan buruknya kualitas proyek APBD Ketapang mendorong agar dinas yang mempunyai program kerja infrastruktur agar lebih memperhatikan mutu dan kualitas pekerjaan dari para pemborong.

“Agar infrastruktur yang dibangun pakai dana negara itu berkualitas baik dan memberi manfaat bagi masyarakat,” kata Suryadi. (dins).

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *