Views: 192
KAJEN, JAPOS.CO – Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023 acara Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) penting untuk di laksanakan karena sebagai salah satu upaya untuk menghimpun berbagai usulan pembangunan dari masyarakat tingkat Kecamatan.
“Musrenbang yang berlangsung di Kecamatan Siwalan ini sebagian besar masih pada pembangunan fisik. Masalah jembatan penghubung antar desa dan juga perbaikan jalan poros antar desa juga banyak diusulkan,” ungkap Ketua DPRD kabupaten Pekalongan Hj Hindun saat menghadiri musyawarah tersebut di Kecamatan Siwalan, Rabu (2/2/2022).
Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan dalam sambutannya menyampaikan bahwa rencana pembangunan daerah ini sesuai dengan arah RPJMD. Ada 4 hal yakni Daya Saing Ekonomi, Infrastruktur, Keberlangsungan Hidup dan Ketahanan Bencana. Semuanya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pekalongan.
Usulan yang telah disampaikan ada 12 usulan prioritas yang rata-rata mengarah pada pembangunan fisik. Seperti Pengaspalan atau rabat beton jalan poros antar desa, turap sungai, pembuatan jembatan, penyenderan kali sekunder, Talud, Stop Ball Pintu Kapidodo, Normalisasi sungai, dll.
“Usulan tersebut merupakan isu yang ada di desa dan di usulkan disini. saya mendorong kepada Pemerintah Daerah untuk bisa dikelompokan dan dijadikan prioritas dengan harapan bisa terlaksan di tahun 2023,” ucapnya.
Ada 4 usulan yang berkaitan dengan perbaikan jalan poros penghubung antar desa yang itu harus diperhatikan karena sudah sangat mendesak. Jalanya sudah sangat rusak sehingga sulit dilalui. Kemudian ada 2 usulan tentang pembangunan jembatan yang juga sangat dibutuhkan sekali oleh masyarakat.
“Usulan perbaikan jalan poros penghubung antar desa harus diprioritaskan, karena itu merupakan akses bagi masyarakat sekitar dan juga bisa untuk meningkatkan ekonomi sekitar, kemudian pembangunan jembatan juga penting karena selain untuk penyeberangan masyarakat umum juga untuk akses pendidikan sehingga anak yang sekolah tidak memutar terlalu jauh,” jelasnya.
“Itu saya alami sendiri saat ada keperluan di daerah Siwalan karena jembatan tidak memungkinkan untuk dilalui akhirnya saya memutar cukup jauh sampai beberapa kilo,” jelasnya.
Kemudian tiap tahunnya ada usulan tentang pembangunan SLTA Negeri juga harus diperhatikan karena di era zonasi sekolah ini juga itu menjadi kebutuhan masyarakat, apalagi di Siwalan belum ada pendidikan tingkat SLTA Negeri. Semua itu dalam rangka meningkatkan Index Pembangunan Manusia khususnya dibidang pendidikan.
Hindun mengajak masyarakat Kabupaten Pekalongan khususnya di Siwalan agar optimis bahwa pertumbuhan ekonomi bisa meningkat, angka kemiskinan harus turun serta angka pengangguran terbuka juga harus turun.
“Siwalan sendiri merupakan daerah kawasan industri, tentunya harus bersinergi dengan pihak investor untuk mengangkat tenaga kerja disekitar untuk mengurangi angka pengangguran,” ujarnya.
Dari 12 usulan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan berpesan kepada Pemerintah Daereah lewat Bappeda agar bisa disenergikan dengan OPD terkait agar bisa terlaksana. Bappeda harus cermat dalam menangani usulan prioritas tersebut.
Selain usulan perbaikan jalan dan pembangunan jembatan, isu tentang rob dan banjir juga masih menjadi persoalan serius. Penanganan harus terintegrasi dengan provinsi dan pusat dan jangan ditangani sepihak, jangan sampai penangan disalah satu sisi berdampak ke sisi lain.
Rob dan banjir di Pantura itu merupakan isu nasional, ayo bekerjasama antara Pemda, Pemprov dan Pemerintah Pusat dalam menangani permasalahan rob dan banjir. Agar masyarakat bisa hidup tanpa cemas dengan adanya rob dan banjir di wilayah Pantura khususnya Siwalan,” tandasnya.(sofi)
