Views: 175
KAYONG UTARA, JAPOS.CO – Sejumlah pihak merespon kesan konflik politik yang terjadi di kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat antara sebagian unsur pimpinan dan anggota DPRD dengan Bupati Citra Duani.
Seperti diantaranya dari Hamdani Adeni dan Ali Muhammad alias Veri Lim aktivis lembaga swadaya masyarakat. Ada juga dari Syamsudin warga kecamatan Simpang Hilir.
Hamdani Adeni, mantan anggota DPRD provinsi Kalbar berharap keadaan ini harus dihentikan. Jika ada permasalahan antara eksekutif (bupati) dengan sebagian anggota DPRD seharusnya dibicarakan baik-baik.
“Hubungan pimpinan dewan dan anggota DPRD dengan Bupati serta dinas (OPD) harusnya berjalan seirama, sesuai dengan tugas fungsi masing-masing (tupoksinya),” ujar Hamdani, Sabtu (20/11/2021).
Ia juga meminta DPRD bersikap realistis atas kemampuan keuangan daerah menyangkut usulan dewan pada bupati Citra Duani.
Menurut dia, dana aspirasi adalah hal yang wajar dan diperbolehkan sepanjang mekanisme dan waktu inputnya benar. “Itu halal, dana pokok pikiran,” imbuhnya.
Hamdani lebih mendorong DPRD agar dewan mencari dan merancang peraturan daerah (perda) yang bisa menambah sumber pendapatan daerah.
Politikus partai Nasdem tersebut juga mengingatkan agar dewan lebih mengutamakan kepentingan masyarakat Kayong Utara. Ia juga meminta agar para legislator daerah mengesahkan anggaran pembangunan dan belanja daerah sesuai tahapan.
“Kalau sampai terjadi penundaan pengesahan sama juga menghambat pembangunan,” kata Hamdani.
Ali Muhammad dari komisi daerah Lembaga Pengawas Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (Komda LP-KPK) justru mengkritik tata kelola jalannya pemerintahan Bupati Citra Duani.
Menurutnya, bupati terkesan banyak abai soal kepentingan masyarakat Kayong Utara dan seakan melupakan janjinya saat kampanye menjadi kepala daerah.
Veri Lim justru membenarkan aktivitas bupati mancing adalah fakta dan hobi pribadi karena saat ada pembahasan terkait kepentingan rakyat bersama DPRD, bupati jarang hadir.
“Saya sebagai aktivis berharap pak Bupati memperbaiki atau mengevaluasi kinerja dan kebijakanya. 2 tahun lebih belum ada program kerja yang pro rakyat, dan bupati belum juga merealisasikan janji kampanye dia dan wakilnya saat itu,” kata Veri, hari ini.
Jadi katanya, wajar jika sering terjadi mis komunikasi antar DPRD dengan Bupati disebabkan tarik ulur kepentingan masing-maaing pihak dan terkesan membredel usulan masyarakat lewat para anggota dewan.
Veri Lim kembali mempertanyakan anggaran yang dipangkas oleh TAPD (Tim Anggaran dan Pembangunan Daerah) soal peruntukannya dan dialokasikan untuk kegiatan apa-apa saja dalam komposisi APBD.
“Banyak pemangkasan dengan alasan refokusing, sehingga banyak pembangunan yang diusulkan masyarakat lewat anggota dewan tidak terakomodir. Yang jadi perhatian, kemana anggaran yang dipangkas itu, wujudnya apa,” kata dia. (dins).
