Scroll untuk baca artikel
BeritaHEADLINEJAWAJawa Tengah

Penurunan Muka Tanah Kota Pekalongan Dewan Air Nasional Berikan Solusi Penanganan

×

Penurunan Muka Tanah Kota Pekalongan Dewan Air Nasional Berikan Solusi Penanganan

Sebarkan artikel ini

Views: 265

PEKALONGAN, JAPOS.CO – Pemerintah kota pekalongan untuk terus berupaya mencari solusi soal fenomena alam yang terjadi akhir-akhir ini yang melanda wilayah kota batik tersebut adanya penurunan muka tanah (land Subsidence) sekitar 6 cm tiap tahun.

Advertisement
scroll kebawah untuk lihat konten

Badan Geologi Kementerian ESDM Eko Budi Leluno dalam Pres rilistnya pada tanggal 21 Januari 2021 yang dikutip dari okezon.com mengungkapkan, terjadi penurunan muka tanah (land subsidence) sebesar 6 cm per tahun di pesisir pekalongan.

Penurunan muka tanah ini dkhawatirkan akan semakin parah tanpa ada penanganan tepat dari pemerintah kota pekalongan. Penelitian Badan Geologi dilakukan selama periode Maret hingga September 2020.

Pada periode Maret hingga Juli 2020, Badan Geologi mencatat penurunan ketinggian 1,3 cm. Kemudian Juli hingga Agustus web saat 2,3 cm, lalu Agustus ke September sebesar 2,7 cm. Sehingga total penurunan selama periode Maret hingga September sebanyak 6 cm

Berdasarkan data yang dihimpun, saat ini Pekalongan berada pada ketinggian sekitar 100 cm di atas permukaan laut. Bila setiap tahun Pekalongan rata rata mengalami penurunan muka tanah 6 cm, maka diprediksi tahun 2036 Pekalongan akan terendam air.

Menurut dia, penurunan tanah ini merupakan salah satu ancaman bencana yang terjadi dalam waktu yang relatif lama (silent killer), namun berdampak cukup luas yang umumnya terjadi di wilayah-wilayah perkotaan, industri, dan pemukiman padat.

Sebagian besar wilayah yang mengalami dan yang berpotensi mengalami penurunan tanah sebagian besar berada di wilayah-wilayah pesisir.

Hal tersebut mendapat perhatian serius  dari Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN) dalam kunjungannya ke pemerintah kota pekalongan, untuk mensupport dan memberikan rekomendasi pengelolaan SDA untuk mendukung penanggulangan banjir rob yang kerap melanda Kota Pekalongan.

Kunjungannya DSDAN beserta rombongan  ke pemerintah kota pekalongan di terima langsung oleh Sekda kota Pekalongan Sri Ruminingsih dan perwakilan dari OPD terkait di Ruang Jetayu setda kota pekalongan,waktu setempat.Senin (19/4/2021).

Pada kesempatan tersebut, perwakilan DSDAN,Indro Cahyono  menjelaskan bahwa kedatangan tim DSDAN ke Kota Pekalongan yakni ingin berpartisipasi membantu memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada Pemerintah Kota Pekalongan dalam hal menanggulangi bencana banjir rob yang sering terjadi di Kota Pekalongan dan belum tertangani sepenuhnya.

Menurutnya, banjir rob di Kota Pekalongan permasalahan yang terjadi didalamnya adalah penurunan muka tanah (land subsidence) setiap tahun akibat pengambilan air dari dalam tanah yang tidak terkendali.

“Ini kompleks sekali,menurut yang disampaikan Ibu Sekda tadi masalahnya berat harus memindahkan masyarakat padahal tidak ada lahan lagi. Dari kami berpendapat,salah satu penyebab permasalahan banjir rob disini terjadi setiap tahun landsubsidence karena pengambilan air dari dalam tanah yang tidak terkendali, padahal sumber air untuk dikonsumsi banyak,sehingga kami minta usul ke Ibu Sekda agar dimaksimalkan bagaimana masyarakat bisa mendapatkan konsumsi air dari permukaan bukan dari air dalam tanah,” jelas Indro.

Indro mengungkapkan bahwa penanganan banjir rob ini ke depan sebaiknya harus lebih terintegrasi dan adanya persamaan persepsi antar instansi terkait dan seluruh elemen masyarakat agar permasalahan banjir rob ini clear (jelas) sehingga solusi-solusi penangananya yang akan dilakukan dapat maksimal.

Selain itu,lanjutnya, faktor penyebab permasalahan banjir rob tidak tuntas ini adalah pola pikir dan pola hidup masyarakat setempat. Banjir tidak akan pernah bisa terselesaikan selama masyarakat tidak menerapkan pola hidup bersih di lingkungannya masing-masing serta perlunya konsolidasi penyelesaian tata ruang kota yang tertata baik.

“Misalnya penduduk harus pindah karena tidak layak untuk mata pencaharian,kalau memang tidak layak harus ada program sosial untuk meyakinkan mereka (penyelesaian non struktural) terhadap permasalahan banjir rob ini juga penting,tidak hanya program struktural saja seperti pembuatan popa,bendungan,kolam retensi,tetapi permasalahan manusianya juga harus diselesaikam,karena masalah banjir ini juga datang dari pola hidup manusia. Yang terakhir,penyelesaiannya itu harus dari tata ruang,kota ini harus dikonsolidasi lagi letak-letak nelayannya dimana dan sawah yang harus dipertahankan dimana itu  harus dipastikan,jika sudah konsolidasi inshaAllah akan memberikan jawaban yang lebih permanen terhadap persoalan banjir rob. Jika memang harus adaptasi ya diselesaikan konsep adaptasinya seperti konsep rumah susun,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Pekalongan, Sri Ruminingsih,menyampaikan apresiasi dan terimakasih dengan perhatian Pemerintah Pusat khususnya kunjungan DSDAN ke Pekalongan untuk memberikan rekomendasi penanganan banjir rob di Kota Pekalongan.

Menurutnya, Pemerintah Kota dan seluruh elemen masyarakat harus mendukung program penanganan banjir rob ini karena demi kepentingan masyarakat.

“Komitmen kami dari Pemkot yakni pembebasan lahan dan menyelesaikan sosialisasi terhadap dampak-dampak sosial ekonominya. Ini yang kami tangani saat ini,mudah-mudahan semuanya berjalan lancar,program tersebut dapat berjalan,” ungkapnya.(sofi)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Views: 59 KETAPANG, JAPOS.CO – Peningkatan Pembangunan Pertanian dikecamatan merupakan salah satu tugas stakeholder pembangunan pertanian di kecamatan terutama BPP dan pihak pihak terkait lainnya, berbagai hal dilakukan untuk mendukung keberlangsungan…