Views: 78
CIAMIS, JAPOS.CO – Kampung Iklim di Kabupaten Ciamis, pada tahun 2025 diharapkan dapat bertambah wilayah atau desa yang baru. Program kampung iklim sendiri bertujuan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim. Selain itu juga mengurangi emisi gas rumah kaca, serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup di tingkat lokal.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Kabupaten Ciamis, H. Okta Jabal Nugraha.
Menurutnya, Pemkab Ciamis melalui DPRKPLH menargetkan sebanyak 14 wilayah baru berstatus Program Kampung Iklim (Proklim) pada tahun 2025. “Agar mencapai target, kami (DPRKPLH Ciamis) memfasilitasi bimbingan teknis bagi kepala desa dan pegiat lingkungan dari puluhan desa atau kelurahan,” ujar Okta, Jumat (7/3).
Okta menjelaskan, suatu wilayah yang ingin berstatus Proklim perlu adanya partisipasi aktif masyarakat dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Upaya yang perlu dilakukan diantaranya, pengurangan emisi gas rumah kaca, penghematan energi, pengelolaan sampah, hingga efisiensi penggunaan sumber energi yang menghasilkan karbon. “Jumlah lokasi proklim yang sudah terdaftar dari 2013 hingga 2024 sebanyak 124 lokasi. Jumlah total selama empat tahun terakhir ada sebanyak 79 lokasi berstatus Proklim di Kabupaten Ciamis,” jelasnya.
Pada tahun 2024, kata Okta, pihaknya telah mendaftarkan sebanyak 54 lokasi agar berstatus Proklim. “Pada tahun yang sama, pemerintah pusat dalam road map pengembangan kampung iklim telah menetapkan target 20.000 lokasi kampung iklim. Target tersebut dilatar belakangi oleh adanya lokasi yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Sebetulnya itu tidak menjadi target baku, karena tidak ada pembagian target pada masing-masing daerah. Namun kami tetap merencanakannya di Kabupaten Ciamis,” katanya.
Pemkab Ciamis, ungkap Okta, memiliki strategi atau upaya untuk mencapai target Proklim tersebut. Diantaranya, mendorong peran kader terutama lokasi yang akan menjadi proklim lestari untuk melakukan sosialisasi dan pembinaan pada calon lokasi binaannya. Selanjutnya, meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan kolaborasi kegiatan dengan stakeholder terkait. “Seperti ke pemerintah desa-kecamatan, penyuluh pertanian, penyuluh kehutanan, penyuluh KB, bidan desa, KWT, BSC dan lainnya,” ungkapnya.
Meningkatkan kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai komunitas/NGO. Seperti Yayasan Pojok Rakyat Nusantara, Yayasan Pusaka Indonesia, Raksabuana Subhika Indonesia. “Mendorong peran serta Perguruan Tinggi dalam melakukan sosialisasi dan pembinaan proklim, salah satu contohnya kerjasama dengan Universitas Siliwangi melalui kegiatan FKIP EDU, MBKM, LIBSOS,” kata Okta.
Terakhir, melaksanakan kunjungan lapangan ke beberapa lokasi dalam rangka pengenalan proklim kepada masyarakat dan stakeholder yang ada dilokasi tersebut. “Kami berharap, melalui berbagai upaya yang dilakukan, tahun ini bisa menambah target wilayah yang mendapat status Proklim,” pungkasnya. (Mamay)
