Views: 90
KOTA PEKALONGAN, JAPOS.CO – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bekerja sama dengan organisasi think tank Koso Nippon memacu penerapan review program di daerah. Salah satu lokus penerapannya di Kota Pekalongan.
Program Manager Koso Nippon, Itada Taki menjelaskan bahwa, review program merupakan metode baru dalam melakukan evaluasi terhadap program atau kegiatan yang telah dijalankan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dengan melibatkan masyarakat secara langsung sebagai penerima program. Hasil evaluasinya nanti dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun rencana kerja pemerintah pada tahun selanjutnya.
“Melalui review program ini, masyarakat diberikan kebebasan untuk berpendapat secara langsung terhadap program atau kegiatan yang telah dilaksanakan. Program ini berfokus untuk meninjau capaian riil program khususnya sejauh mana penerimaan masyarakat dan efektivitas program,” ungkap Taki, sapaan akrabnya saat memaparkan review program dihadapan jajaran Pemerintah Kota Pekalongan, berlangsung di Ruang Terang Bulan Setda Kota Pekalongan, Selasa siang (4/3/2025).
Taki menyebutkan, review program telah dilaksanakan di Kelurahan Guwosari dan Kelurahan Sriharjo di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2022 serta Kabupaten Bantul dan Kota Surabaya pada tahun 2023. Dimana, program review ini mulanya di Jepang yang digunakan untuk memperbaiki sistem administrasi daerah. Kemudian, pihaknya mencoba mengenalkan program ini ke daerah-daerah di Indonesia.
Kendati penerapan review program masih terbatas dan belum menjangkau seluruh daerah di Indonesia, akan tetapi review program ini diyakini akan membawa dampak yang baik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia.
“Walaupun yang kita review belum banyak tapi (terpenting) bagaimana mensosialisasikannya, sehingga semakin banyak pemerintah daerah merasa bahwa program ini bagus untuk dilakukan,”tegasnya.
Wali Kota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid yang hadir menerima kunjungan penjajakan kerja sama dengan Koso Nippon ini mengatakan bahwa, rencana penjajakan kerja sama dengan Koso Nippon berawal dari pertemuan tidak sengaja dirinya dengan jajaran Koso Nippon pada waktu kunjungan kerja di Surabaya. Mas Aaf, sapaan akrabnya menekankan, untuk merubah mindset dan perilaku masyarakat tidaklah mudah.
“Mungkin di negara-negara maju, pola masyarakat sangat berbeda, dimana aturan di negara maju betul-betul dijalankan. Seperti dalam hal permasalahan sampah. Sebenarnya di Indonesia sudah ada Perda tentang sampah beserta proses sanksi hukumannya bagi pelanggar yang membuang sampah sembarangan. Namun, karena kurang tegas dan tidak ada keberlanjutan aturan ini, akhirnya masyarakat semakin tidak patuh, sehingga tumpukan sampah semakin mengular di jalanan,”terang Mas Aaf.
Disampaikan Mas Aaf, sebenarnya masyarakat bisa berubah mindsetnya manakala lingkungan di sekitarnya mendukung. Sebagai contoh, di daerah Banyumas, dimana di daerah tersebut TPA sudah ditutup, sehingga masyarakatnya mau tidak mau harus mengubah mindsetnya dalam pengelolaan sampah.
“Hal-hal seperti ini yang memang perlu waktu untuk membiasakannya di tengah masyarakat Kota Pekalongan. Tinggal kami petakan lokus program apa yang bisa diprioritaskan untuk dilakukan review program. Sehingga, bisa memberikan solusi atau saran dan masukannya seperti apa dalam menghadapi permasalahan di tengah masyarakat,”ujarnya.
Ditambahkan Kepala Bapperida Kota Pekalongan, Cayekti Widigdo menuturkan, Koso Nippon menawarkan kerja sama ke Pemerintah Kota Pekalongan terkait adanya review program yang bertujuan untuk mengidentifikasi suatu program pemerintah tertentu apakah sudah berjalan dengan baik atau tidak dan mendapatkan respon dari masyarakat baik berupa masukan maupun perbaikan yang nantinya membuat program tersebut bisa lebih baik.
“Lokusnya nanti akan kami identifikasi terlebih dahulu program mana yang perlu di review. Selama ini kami lihat bagaimana tingkat efektivitas program itu dijalankan baik dari output atau outcome maupun benefit seperti apa. Partisipasi dari masyarakat sesuai arahan teknis program akan mengambil sampel secara random (acak) di tingkat kelurahan ataupun kota tanpa melihat latar belakang apapun,”ungkapnya.
Cayekti memperkirakan jika lokusnya sudah ditentukan, maka untuk persiapan hingga pelaksanaan review program membutuhkan waktu kurang lebih 6 bulan.
“Pendampingan dari Koso Nippon dijadwalkan sampai Februari tahun depan, setelahnya masih melihat peluang biayanya ke depan,”pungkasnya.(Sofi)
