Views: 103
KAJEN, JAPOS.CO – Lahan di sekitar tanggul di pesisir Kabupaten Pekalongan bermunculan bangunan seperti rumah, kandang ayam, hingga warung
Padahal, lahan di sekitar tanggul seharusnya untuk penyangga tanggul agar fungsinya berjalan dengan baik.
Untuk itu, selain infrastruktur pengendalian air, pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan tata ruang wilayah turut menjadi perhatian. Oleh karenanya, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Sumar Rosul, menekankan pentingnya penegakkan peraturan daerah terkait tata ruang guna memastikan pengelolaan sumber daya air yang lebih baik.
Selain munculnya bangunan di sekitar tanggul, vegetasi di sekitar tanggul juga harus diperhatikan,” ujar dia.
Pohon keras seperti sengon dapat mengganggu stabilitas tanggul, sehingga lebih baik ditanam tanaman palawija yang tidak merusak struktur tanah.
Sumar Rosul mengatakan, aspirasi masyarakat dalam Musrenbang tingkat Kecamatan Tirto, sekitar 70 persen dari 16 desa yang hadir mengusulkan proyek infrastruktur untuk mengatasi masalah banjir dan rob, termasuk normalisasi sungai, perbaikan drainase, pembangunan rumah pompa, serta penguatan tanggul dan saluran irigasi.
Ia menegaskan, usulan tersebut akan menjadi prioritas pembangunan tahun 2026.
Ia menyatakan, pemerintah daerah harus mempertimbangkan skala prioritas berdasarkan kebutuhan di lapangan agar penanganan banjir dan rob berjalan efektif.
Seluruh aspirasi masyarakat kami tampung dan akan kami kawal agar terealisasi. Namun, pemerintah harus bijak dalam menentukan prioritas berdasarkan kondisi nyata di lapangan,” ujarnya.
Ancaman banjir dan rob di pesisir Tirto menjadi perhatian serius. Warga berharap proyek pembangunan tanggul rob dan bendung gerak di Sungai Bremi Meduri segera direalisasikan untuk melindungi desa-desa terdampak seperti Mulyorejo, Jeruksari, Tegaldowo, Karangjompo, Sepacar, dan Samborejo
Namun, kata dia, kendala utama yang dihadapi adalah pembebasan lahan, terutama karena banyak tanah yang sudah tenggelam hingga tiga meter dan dikategorikan sebagai tanah musnah, sehingga sulit menentukan kepemilikannya. Meski demikian, proyek tetap berjalan.
Sumar Rosul mengungkapkan, pengecekan lapangan akan dilakukan pada 20 Februari 2025, diikuti analisis oleh tim ahli pada Maret
Jika tidak ada kendala, proyek diharapkan dapat memasuki tahap penyelesaian setelah lebaran.
Pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR telah menyiapkan anggaran sekitar Rp700 miliar untuk pembangunan tanggul dan bendung gerak tersebut.
DPRD Kabupaten Pekalongan berkomitmen mengawal realisasi proyek ini meskipun kondisi fiskal pemerintah masih terbatas.(INA)
