Views: 738
BANDUNG, JAPOS.CO – Program pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pembangunan keluarga hanya akan berhasil manakala para pemangku kepentingan berkolaborasi untuk mewujudkannya. Kolaborasi dilakukan melalui perencanaan, pengusulan dalam rencana pembangunan daerah dan penyepakatan implementasi. Itulah yang kemudian menjadikan sinkronisasi perencanaan program menjadi sebuah keniscayaan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat Siska Gerfianti menegaskan hal itu saat menyampaikan laporan penyelenggara kegiatan Forum Perangkat Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) yang berlangsung di Auditorium Smart Building Universitas Komputer Indonesia (Unikom), Jalan Dipati Ukur, Kota Bandung, Kamis (13/2).
Forum ini mempertemukan unsur Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan perangkat daerah yang membidangi PPPA dan PPKB kabupaten dan kota se-Jawa Barat. “Kegiatan ini memiliki tiga tujuan utama. Pertama, sinkronisasi rencana kegiatan/program antara provinsi dengan 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat. Kedua, menyeleraskan usulan dengan rencana pembangunan daerah dan nasional. Ketiga, membangun komitmen bersama untuk mewujudkannya sebagai program unggulan daerah. Karena itu, kegiatan ini menghadirkan unsur pemerintah pusat, perangkat daerah yang membidangi perencanaan daerah, dan kabupaten/kota,” ungkap Siska.
Kata dia, keterlibatan seluruh sektor menjadi penting, terutama perangkat daerah di provinsi dan kabupaten/kota yang bersinergi dengan pemangku kebijakan di tingkat pusat. “Kami berharap isu-isu seputar pembangunan keluarga ini dapat diselesaikan bersama demi Jawa Barat Istimewa,” katanya.
Siska merinci selusin kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan sepanjang 2025 yang diharapkan dapat bersinergi dengan segenap pemangku kepentingan di Jawa Barat. Kegiatan tersebut di antaranya raihan predikat Provinsi Layak Anak, Puspaga Ramah Anak, Anugerah Parahita Ekapraya Tingkat Mentor, Sekolah Perempuan Jawa Barat di Kabupaten/Kota, Konseling Pranikah, Penguatan Sekolah Politik Perempuan, Stopan Jabar dan lain-lain.
Di tempat yang sama, Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Siti Muntamah menyampaikan apresiasinya atas inisiasi DP3AKB Jawa Barat dalam penyelenggaraan forum perangkat daerah urusan PPPA dan PPKB. Umi Oded, sapaan Siti Muntamah, mengatakan Komisi V memberikan atensi pada isu-isu PPPA dan PPKB di Jawa Barat.
Dia meminta para pihak untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam menyukseskan program PPPA dan PPKB di Jawa Barat. “Kami di DPRD Jawa Barat berharap dilakukan optimalisasi program prioritas PPPA dan PPKB melalui kolaborasi yang saling memberi manfaat. Kedua, kami berharap adanya inovasi dan adaptasi agar setiap program bisa berjalan sesuai dengan kebutuhan Masyarakat. Kemudian, tidak kalah pentingnya adalah penguatan data dan evaluasi, sehingga data berkualitas bisa menghasilkan output berkualitas. Dengan demikian, Jabar Istimewa bisa benar-benar bisa kita wujudkan,” tandas Umi Oded.
Di bagian lain, Pelaksana Harian Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, Dodo Suhendar mengapresiasi kinerja program PPPA dan PPKB yang berhasil menurunkan angka kelahiran total dan prevalensi stunting. Dodo mengklaim hasil penghitungan terbaru menunjukkan angka pravalensi stunting di Jawa Barat sudah turun menjadi 14 persen, sesuai dengan target pemerintah pada 2024. Dia berharap prevalensi bisa terus ditekan hingga menyentuh angka kurang dari dua digit pada tahun ini. (Mamay)
