Views: 134
PESISIR SELATAN – JAPOS.CO – DPRD Kabupaten Pesisir Selatan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) Lintas Komisi guna membahas berbagai isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat. Rapat yang berlangsung di Gedung DPRD Pesisir Selatan pada Senin, 10 Februari 2025, ini menghadirkan pimpinan DPRD, pimpinan fraksi, organisasi masyarakat, serta perwakilan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
Ketua DPRD Pesisir Selatan, Dharmansyah, menegaskan bahwa forum ini menjadi wadah bagi legislatif dan eksekutif untuk mencari solusi konkret atas berbagai persoalan daerah.
“Kami berkomitmen untuk mendengar, menindaklanjuti, dan memperjuangkan kepentingan masyarakat agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar berdampak positif bagi pembangunan Pesisir Selatan,” ujar Darmansyah.
Empat Isu Strategis Jadi Sorotan
Dalam RDP tersebut, empat agenda utama menjadi fokus pembahasan, yakni: Nasib Tenaga Kategori II yang Tidak Lulus PPK
DPRD menyoroti nasib tenaga honorer yang belum terakomodasi dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), termasuk upaya mencari solusi agar mereka tetap mendapatkan peluang dalam sistem ketenagakerjaan daerah.
Penanganan Bencana Alam di Pesisir Selatan
Sebagai daerah yang rawan bencana, DPRD menekankan pentingnya langkah strategis mitigasi dan respons cepat terhadap bencana alam untuk melindungi keselamatan masyarakat serta infrastruktur daerah.
Audiensi dengan Muhammadiyah dan DPW PWPS Sumbar
DPRD juga menerima aspirasi dari Pengurus Daerah Muhammadiyah Pesisir Selatan dan DPW Persatuan Warga Pesisir Selatan (PWPS) Sumbar, yang membahas sinergi pembangunan serta peran ormas dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.
Rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)
DPRD dan TAPD membahas implementasi Instruksi Presiden (Inpres) 01 Tahun 2025, yang berkaitan dengan kebijakan strategis daerah dalam pengelolaan anggaran dan program pembangunan ke depan.
Komitmen DPRD untuk Kepentingan Publik
Rapat ini menegaskan peran DPRD sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang inklusif dan solutif. Dengan adanya komunikasi yang kuat antara berbagai pihak, DPRD berharap kebijakan yang dihasilkan dapat tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Pesisir Selatan.(YN)
