Views: 74
SAMOSIR, JAPOS.CO- Bupati Samosir Vandiko T.Gultom yang diwakili SAB Bidang Sosial, Ekonomin dan Pembangunan Hut Isasar Simbolon menegaskan, setiap usulan harus sudah terinput dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang selanjutnya akan dievaluasi sesuai dengan kebutuhan prioritas yang disinergikan dengan program pusat dan daerah.
“Tidak ada usulan kegiatan yang muncul di tengah jalan, harus sudah terinput dalam SIPD, karena itulah acuan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026”, kata Hut Isasar pada acara Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Nainggolan dan Sitiotio pada Senin, (3/2).
Turut hadir Wakil Ketua DPRD Samosir Osvaldo Ardiles Simbolon, Anggota DPRD Tua Hotdison Situmorang, Bilhem Sinaga dan Eben Ezer Situmorang, SAB Bidang Pemerintahan dan SDM Rudi SM Siahaan, Pimpinan OPD, Camat Nainggolan, Kepala Desa se-Kecamatan Nainggolan, Kepala Sekolah, Kepala Puskesmas, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama.Sebelumnya, Bupati Samosir diwakili Sekdakab Marudut Tua Sitinjak membuka acara Musrenbang di Kecamatan Ronggur Nihuta pada 22 Januari 2025. Sedangkan Staf Ahli Bupati (SAB) Bidang Hukum dan Politik,Tommy C.Naibaho membuka dan menutup acara Musrenbang RKPD 2026 di Aula Kantor Camat Sitotio.
Hasil akhir Musrenbang RKPD Kabupaten Kabupaten Samosir Tahun 2026, terdapat 189 usulan kegiatan program dan 13 usulan kegiatan dari Kantor Camat Nainggolan. Total 202 usulan yang sudah dinput di SIPD. Hasil tersebut berasal dari 13 desa dan 2 kelurahan se-Kecamatan Nainggolan melalui diskusi dan tanya jawab. Menurut Kepala Bappeda Litbang diwakili Kabid Perencanaan dan Perekonomian, Ricardo Simbolon, ratusan usulan program dan kegiatan ini selanjutnya diserahkan kepada Bappeda Litbang.
Hut Isasar Simbolan mengharapkan agar apapun yang diusulkan harus selalu mengacu pada Tema Musrenbang RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2026, yaitu “Transformasi Pembangunan Sumber Daya Manusia di bidang pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif berbasis pemberdayaan masyarakat”.
Ia menambahkan, para kepala desa dan lurah bersabar, karena semua usulan kegiatan tidak dapat dilaksakan dalam satu tahun anggaran, akibat APBD Samosir masih terbatas.Penurunan anggaran ini juga berlaku secara nasional karena anggaran akan diprioritaskan untuk program Asta Cita Presiden RI dan pembangunan infrastrukrur IKN.
Dalam stressingnya, SAB Hut Isasar Simbolon menghimbau agar usulan pembangunan khususnya infrastruktur harus memiliki dokumen pembebasan lahan yang sudah Clear and Clean, sehingga proses pembangunan nantinya dapat berjalan lancar.
Terakhir, Hut Isasar menghimbau masyarakat agar berhati hati dan bijak dalam ber-media sosial.”Mari kita sampaikan hal yang baik dan positif terkait Kabupaten Samosir, karena itu akan semakin mempromosikan samosir sebagai tujuan wisata kelas dunia”, ujarnya.
Sementara itu, Camat Nainggolan Tino Luhut Uli Nainggolan mengapresiasi kehadiran Pimpinan dan Anggota DPRD Samosir. “Dalam Musrenbang ini, kami mengusulkan usulan prioritas dari setiap desa dan kelurahan yang dibahas pada 21 hingga 31 Januari 2025. Kami berharap agar usulan tersebut dapat diakomodir secara maksimal oleh Pemkab Samosir, guna kemajuan di Kecamatan Nainggolan,” kata dia.
Wakil Ketua DPRD Samosir Osvaldo Ardiles Simbolon, SE menyebutkan, pelaksanaan Musrenbang ini merupakan amanat dari UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional yang memberikan acuan penyusunan suatu perencanaan yang komprehensif dari tingkat pusat hingga desa. Karena itu, diperlukan tahapan perencanaan yang melibatkan berbagai pihak dan stakeholder terkait.”Kami harapkan usulan ini mengedepankan usulan yang berskala prioritas yang tepat sasaran dan mampu mendongkrak potensi setiap desa dan kelurahan”, ujar Osvaldo.
Dia menegaskan, lembaga legislatif akan serius dalam mengontrol dan mengawal setiap program pembangunan di Kabupaten Samosir.
Begitu pun, Anggota DPRD Samosir Eben Ezer Situmorang mendukung terkait usulan prioritas yang disampaikan dalam musrenbang ini, karena diyakini Kecamatan Nainggolan akan semakin maju kedepan. “Pemerintah daerah dapat melakukan pendekatan dan solusi lain dalam mengantisipasi minimnya anggaran, sehingga program pembangunan dapat dimaksimalkan,” kata dia. (ULITAR)
