Views: 59
CIAMIS, JAPOS.CO – Masih banyaknya jalan rusak di Provinsi Jawa Barat menjadi perhatian serius Gubernur Jabar (Jawa Barat) terpilih, Kang Dedi Mulyadi . Ya, Kang Dedi Mulyadi meminta semua anggaran pajak kendaraan dialokasikan untuk menyelesaikan masalah jalan rusak di Jabar.
Dilansir dari channel KDM Gubernur Jabar terpilih, Kang Dedi Mulyadi terus menyoroti soal dana pajak kendaraan. Agar tepat sasaran, Kang Dedi Mulyadi mengumpulkan dan meminta penjelasan terkait pajak kendaraan dari para pejabat Pemprov Jabar dalam hal ini melalui Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Bapenda Jabar.
Kang Dedi Mulyadi mengungkapkan, penerimaan pajak kendaraan bermotor ada dua jenis. Ada pajak kendaraan bermotor yang harus dibayar oleh seluruh pemilik kendaraan atau yang menguasai kendaraan satu tahun satu kali. Itu namanya PKB atau Pajak Kendaraan Bermotor, ada yang disebut juga bea balik nama kendaraan bermotor. Dari PKB tahun 2025, kata Kang Dedi Mulyadi , rencana proyeksi target sebesar Rp 3,8 triliun se-Jawa Barat. Kemudian, dari bea balik nama kendaraan Rp 2,4 triliun, jadi total dana yang dibagikan ke kabupaten/kota sebesar Rp 6,3 triliun.
Kemudian Gubernur Jabar terpilih, Kang Dedi Mulyadi bertanya, daerah mana yang mendapatkan dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor. Ternyata, yang terbesar adalah Kota Bekasi sebesar Rp 862 miliar. Saya kemarin sudah ngomong sama walikotanya, harus untuk infrastruktur jalan,” kata Kang Dedi Mulyadi .
Menurut dia, Bekasi jalannya harus mulus-mulus. Yang kedua adalah Kota Bandung Rp 887 miliar. “Kang Farhan teu menang aya jalan goreng deui sing alus ya, anggaran sakitu Rp 887 miliar,” ujar Kang Dedi Mulyadi .
Posisi ketiga adalah Kabupaten Bekasi sebesar Rp 701 miliar. “Jadi anggaran Jalan Kabupaten Bekasi minimal tahun 2005 Rp 701 miliar, kalau sekarang sudah digeserin yang lain jangan dulu belanjain, berubah masukin,” kata Kang Dedi Mulyadi .
Posisi keempat adalah Kabupaten Bogor Rp 679 miliar. “Buat pak Rudy (bupati terpilih), Rp 679 miliar tuh gede lah,” ujar Kang Dedi Mulyadi .
Posisi kelima ada Kota Depok Rp 477 miliar. “Buat bang Supian (wali kota terpilih) nah gede harus bagus jalan Depok, halus ya,” kata Kang Dedi Mulyadi .
Selanjutnya, ada Kabupaten Bandung Rp 398 miliar. “Kuranglah, Kabupaten Bandung gede perbaikan jalan minimal Rp 500 miliar,” tegas Kang Dedi Mulyadi .
Berikutnya adalah Kabupaten Karawang Rp 305 miliar. “Tinggal ditambah sedikit, mulus-mulus nanti jalannya terus,” jelas Kang Dedi Mulyadi .
Sedangkan, kota Bogor Rp 238 miliar. “Buat bapak Dedie Rachim Rp 238 miliar minimal loh, itu jalan segitu minimal karena ada anggaran dari pos pendapatan lain,” papar Kang Dedi Mulyadi .
Kabupaten Cirebon sebesar Rp 197 miliar. “Buat pak bupatinya yang belum bertemu sama saya, minimal anggaran jalan segitu kalau berdasarkan pajak kendaraan,” ungkapnya.
Kabupaten Bandung Barat Rp 164 miliar. Kabupaten Sukabumi Rp 141 miliar. “Tuh Kabupaten Sukabumi jalannya luas, pajaknya Rp 141 miliar, habis sama mobil tambang hancur, enggak cukup,” jelasnya.
Kabupaten Indramayu Rp 143 miliar. Kabupaten Cianjur Rp 130 miliar. “Harus nyari pos lain, enggak cukup Rp 130 miliar, Cianjur selatan goreng keneh jalanna,” kata Kang Dedi Mulyadi
Kabupaten Subang Rp 122 miliar. “Jalan bututna banyak, harus nyari dari pos pendapatan lain untuk nambah karena minimal anggaran jalannya kalau ingin kinclong Rp 400 Miliar,” paparnya.
Cimahi Rp 112 miliar. “Cimahi mah kecil, sakitu mah dimahi-mahikeun,” ujar Kang Dedi Mulyadi . Garut sebesar Rp 111 miliar. “Buat Bupati dan Wakil bupatinya, jalan lega duit saeutik, minimal itu pasti minta bantuan provinsi makanya bantuannya jangan banyak hibah terus,” paparnya.
Purwakarta sebesar Rp 98 miliar. “Ah aing mah duit saeutik jalan barutut, tambahan sekarang, Jalan Purwakarta anggaran untuk jalan sekarang hanya sekitar Rp 40 Miliar,” tuturnya.
Majalengka sebesar Rp 84 miliar, Kuningan Rp 76 miliar dan Kota Cirebon Rp 80 miliar. Kota Tasikmalaya Rp 71 miliar, Kabupaten Tasik Rp 70 miliar, Kota Sukabumi Rp 42 miliar, Sumedang Rp 69 miliar, Ciamis Rp 57 miliar, Pangandaran Rp 20 Miliar.
Sementara itu, kota Banjar sebesar Rp 14 Miliar. “Harus nyari dari pendapatan yang lain, ini yang dimaksud dengan otonomi, bisa enggak membiayai diri sendiri, kemandirian dari sini ini pos-pos belanja yang ke depan,” ungkapnya.
Gubernur Jabar terpilih, Kang Dedi Mulyadi menegaskan, pihaknya harus konsisten dan 100 persen anggaran tersebut harus balik ke masyarakat. “Silakan mikir, enggak bisa kan harus konsisten antara yang diucapkan dan yang dilaksanakan,” jelas Kang Dedi Mulyadi yang juga mantan Bupati Purwakarta tersebut.
Lebih lanjut Kang Dedi Mulyadi menjelaskan, saat ini di provinsi Jawa Barat jika masih ada jalan yang jelek tidak logis karena pendapatan kendaraannya saja Rp 8 Triliun. Menurut Kang Dedi Mulyadi , kalau pendapatannya dibalikin ke jalan enggak usah menunggu 5 tahun, setahun Jalan provinsi selesai tuntas. “Kan kebutuhannya cuma Rp 4 triliun, pendapatannya Rp 8 triliun, wah bisa dilapis dua tingkat. Berarti selesai, nah gimana caranya sekarang kita semua berpikir pada konsistensi apa yang saya ucapkan, anggaran Rp 8 triliun harus untuk infrastruktur jalan,” pungkasnya. (Mamay)
