Views: 76
PESISIR SELATAN, JAPOS.CO – Komisi I DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Nasorianto, SH menggelar rapat dengar pendapat bersama pemerintahan nagari di Kecamatan Bayang dan Koto XI Tarusan, Kamis (9/1). Pertemuan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan nagari, melibatkan seluruh ketua Badan Musyawarah Nagari (Bamus), wali nagari, serta para pemangku kepentingan seperti Inspektur Daerah Rusdianto, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Salman Al Farisi, dan Kepala Dinas PPKB Zulkifli.
Sinergi DPRD dan Pemerintahan Nagari
Ketua Komisi I DPRD Pesisir Selatan menekankan pentingnya kolaborasi antara DPRD, pemerintahan nagari, dan instansi terkait. “Kami ingin mendengar langsung aspirasi serta tantangan yang dihadapi pemerintahan nagari agar kebijakan yang kami susun benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat,” ungkapnya.
Diskusi ini juga menjadi ruang bagi pemerintahan nagari untuk menyampaikan berbagai persoalan, mulai dari kendala administrasi hingga minimnya dukungan infrastruktur. Para wali nagari berharap DPRD dapat memperjuangkan peningkatan kapasitas aparatur dan percepatan pembangunan di nagari mereka.
Transparansi dan Akuntabilitas Jadi Sorotan
Inspektur Daerah Rusdiyanto menekankan pentingnya pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel. “Pengawasan harus diperkuat agar dana desa tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PMD dan PPKB, Salman Al Farisi, mendorong pemerintah nagari untuk memiliki visi pembangunan berbasis kebutuhan lokal. “Rencana pembangunan harus mencerminkan kebutuhan masyarakat nagari, bukan sekadar formalitas,” katanya.
Komitmen untuk Pembangunan Nagari yang Lebih Baik
Rapat ini menjadi momentum penting bagi Komisi I DPRD untuk memperkuat sinergi dengan pemerintahan nagari. Berbagai masukan yang disampaikan akan dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada masyarakat.
“Kolaborasi ini kami harapkan dapat mempercepat pembangunan di nagari-nagari, khususnya di Kecamatan Bayang dan Koto XI Tarusan,” ujar Ketua Komisi I Nasrianto, SH
Dengan komitmen bersama, DPRD Pesisir Selatan dan pemerintahan nagari optimis dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. (YN)
