Views: 2.2K
DEPOK, JAPOS.CO – Kota Depok tengah diguncang isu panas terkait distribusi proyek Penunjukan Langsung (PL) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 yang diduga telah “diamankan” oleh sejumlah oknum pejabat sebelum kepemimpinan baru resmi dilantik. Hal ini memunculkan kekhawatiran serius di kalangan masyarakat dan pegiat antikorupsi, terutama menjelang transisi kepemimpinan Wali Kota baru hasil Pilkada 2024, Supian Suri dan Chandra.
Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kapok Kota Depok, Kasno, mengungkapkan bahwa tindakan ini tidak hanya melanggar prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, tetapi juga berpotensi melibatkan unsur balas dendam politik.
“Apakah mungkin oknum tersebut bagian dari tim sukses kubu lain yang kalah? Jika benar, ini adalah indikasi kuat perbuatan balas dendam politik,” ujar Kasno Kepada Japos.Co, Sabtu 7 Desember 2024
Kepemimpinan Supian Suri dan Chandra menghadapi tantangan besar sejak hari pertama mereka menjabat. Dugaan penyimpangan ini menjadi ujian awal bagi mereka untuk menunjukkan komitmen terhadap reformasi birokrasi dan penegakan hukum. Apalagi, proyek-proyek PL yang seharusnya ditujukan untuk kepentingan masyarakat diduga telah diserahkan kepada rekanan tertentu tanpa proses yang transparan.
Lebih ironis lagi, proyek-proyek tersebut termasuk kegiatan reguler APBD 2025, tetapi tidak mencakup aspirasi atau pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Kota Depok. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai motivasi di balik langkah itu
Kasno menegaskan pentingnya langkah konkret dari Wali Kota baru untuk menangani kasus ini. “Kepemimpinan Supian dan Chandra harus menjadi simbol perubahan. Mereka harus berani menindak oknum-oknum pejabat yang bermain curang. Ini bukan sekadar soal birokrasi, tapi juga menyangkut kepercayaan publik,” katanya.
LSM Kapok Kota Depok juga mendesak Kejaksaan Negeri Depok dan aparat penegak hukum lainnya untuk segera turun tangan.
“Tindakan ini harus diusut tuntas. Jika terbukti, para pelaku harus diproses hukum. Tidak boleh ada toleransi terhadap pelanggaran seperti ini,” lanjutnya.
Supian Suri dan Chandra diharapkan tidak hanya menjadi pemimpin yang bersih, tetapi juga eksekutor kebijakan yang tegas. Langkah-langkah strategis seperti evaluasi menyeluruh terhadap proyek-proyek PL dan penerapan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan APBD 2025 menjadi prioritas yang tidak bisa ditawar.
Masyarakat Depok, terutama para pengusaha lokal yang merasa dirugikan, juga diimbau untuk melaporkan dugaan pelanggaran tersebut. “Supian dan Chandra punya peluang emas untuk membuktikan bahwa pemerintahan mereka tidak memberikan ruang bagi pelanggaran hukum. Jika ini dilakukan, mereka tidak hanya memenuhi janji politik, tetapi juga membangun fondasi pemerintahan yang kokoh,” pungkas Kasno.
Kepemimpinan Supian dan Chandra akan menjadi cermin bagi masa depan Kota Depok. Dengan tindakan tegas terhadap oknum-oknum yang terlibat, mereka dapat membangun pemerintahan yang benar-benar berpihak pada masyarakat. Bukan hanya itu, komitmen mereka untuk menjalankan prinsip good governance juga akan menjadi catatan sejarah bagi masa depan kota Depok
“Pemimpin yang hebat adalah mereka yang tidak hanya bicara, tetapi bertindak nyata. Inilah saatnya Supian dan Chandra membuktikan diri mereka sebagai pemimpin yang membawa Depok menuju era baru,” kata Kasno
Kini, masyarakat Depok menanti dengan penuh harap, apakah duet Supian-Chandra mampu menjawab tantangan besar ini? Ataukah, isu ini justru akan menjadi noda awal bagi pemerintahan mereka? Hanya waktu yang akan menjawab. (Joko Warihnyo)
