Views: 112
RIAU, JAPOS.CO – Puluhan hingga ratusan juta rupiah anggaran ketahanan pangan dalam setiap Desa yang dikucurkan oleh Pemerintah pusat melalui Dana Desa diduga jadi sarat korupsi.
Pasalnya, belanja ketahanan pangan menghabiskan anggaran sebesar 20% dari nilai besaran Dana Desa yang diterima oleh setiap Desa untuk belanja Ketapang yang harus dibagikan kepada masyarakat, diduga tidak sesuai.
Dengan rincian sementara, yang berhasil dihimpun dari berbagai sumber yang sangat dipercaya,ketahanan pangan hewani berupa ayam yang tertuang dalam rencana anggaran belanja sebesar Rp 80.000/ekor .Dengan harga pasaran 45 ribu/kg, tentu masyarakat dapat menerima ayam dengan bobot 1,5kg lebih/ekornya.
Tapi ,kenyataan dilapangan penerima program ketahanan pangan (masyarakat) jauh dari nilai yang sudah dianggarkan sebagaimana disebut dalam penyusunan rencana anggaran belanja.
Hal itu diakui oleh sejumlah sumber atau penerima ayam langsung , pihaknya menerima ayam berbobot berpariasi 1,2kg kebawah,7 ons hingga 5 ons per ekornya.
Pantauan Japos Co disejumlah Desa Tapung Raya penerima program ketahanan pangan hewani berupa ayam, rata-rata mendapatkan 4 ekor ayam perkepala keluarga.
Jika dibandingkan, dari nilai besaran yang tertuang didalam rencana anggaran belanja sebesar Rp 80.000/1ekor . Masyarakat dapat menerima ayam bobot 1,5kg lebih/ekornya .Sementara yang terealisasi jika diratakan hanya berbobot rata rata 7 ons/ekor,tentu 50% dari keseluruhan kuota ayam terkesan sudah dikorupsi.
Akibat tidak sama bobotnya, penerima terakhir datang kebagian yang kecil-kecil.
Anggaran ketahanan pangan diduga jadi lahan empuk yang sering dikorupsi. Hal tersebut terjadi karena mungkin sudah merupakan jadi budaya tradisi atau mungkin keluarga harus hidup mewah dengan uang haram.
Bahkan dugaan modus rekayasa laporan pertanggung jawaban dengan cara menukangi nilai transaksi belanja bon faktur seolah-olah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
Dengan modus tersebut mungkin sudah hal biasa, namun kali ini sangat sungguh berbeda terkesan ada yang mengakomodir .
Sementara, upaya Konfirmasi kepada sejumlah pihak Desa yang sempat kita mintai keterangan terkesan merahasiakan siapa pemasok Ketapang, pihaknya sama sekali tidak bersedia mengungkapkan dari mana, dari perusahaan mana belanja Ketapang. (Dh)
