Views: 163
MUKOMUKO, JAPOS.CO – Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu bersama Balai Pengalihan Jalan Nasional (BPJN) Provinsi Bengkulu sering melakukan pembahasan terkait pengalihan jalan Nasional yang ada di Unit Pelayanan Bandar Udara (UPBU) guna meningkatkan pengembangan perluasan Bandar udara di daerah itu.
Dalam pembahasan tersebut melibatkan tiga instansi pemerintah Kabupaten Mukomuko diantaranya nya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukman (Disperkim), serta
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappalitbang).
Dikonfirmasi Kamis, (21/11) Kepala Badan (Kaban) Bappalitbang Mukomuko Gianto mengungkapkan,” berkaitan dengan rencana pengalihan jalan nasional yang ada di Bandar Udara itu.
“Ini sudah dilaksanakan rapat berulang kali dan semuanya bagus serta setiap tahapan ini ada alternatif- alternatif yang ditemukan dilapangan mudah-mudahan alternatif yang kesekian kali mudah-mudahan ini sudah yang paling efektif,” kata Gianto.
Ia juga menjelaskan,” efektif yang dimaksud adalah, baik yang terdampak pada pembebasan maupun segi pembiayaan kemungkinan yang lebih efisien,” lanjutnya.
“Kemaren (red,Rabu) juga sudah kita tengok dilapangan ada dua alternatif, akan tetapi dua alternatif itu sudah disepakati sebelumnya baik saat rapat maupun dilapangan insyaallah itu tidak terlalu banyak pembebasan,” demikian Gianto.
Kaban Bappalitbang Mukomuko Gianto juga mengatakan,” pembebasan lahan yang kita lihat dilapangan yaitu, yang sebelah selatan dari Bandara itu ada dari pihak Bandara sendiri ada satu saja,” ungkap Gianto.
” Setelah dikurangi dari pihak bandara itu kurang lebih 150 meter. Jalan yang sudah dibuka oleh pemerintah daerah beberapa tahun lalu kondisi dilapangan sudah ada sekitar 13 meteran, dan itu dai patok yang kita rencanakan kurang lebih 1,7 km itu nanti dibebaskan kanan kiri sepanjang 1,7 km,” ujar Gianto.
Dirinya juga mengatakan,” untuk kiri itu ada empat bidang tembus ke jalan Nasional pas depan Pos Angkatan Laut. dengan kondisi keuangan yang kita cermati di Angaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) maupun kebijakan-kebijakan pemerintah pusat memang berkemungkinan ada kesulitan.
“Makanya, dari beberapa alternatif yang sudah-sudah makanya ini yang paling efektif, sangat luar biasa dengan kerjasama pemerintah daerah dalam hal ini PU, Perkim, Bappeda baik Kecamatan Kota maupun desa terkhusus pihak Bandara sangat saling terbuka. Dikatakan nya juga,,” mudah-mudahan ini di tahun 2025 sudah bisa di eksekusi,” paparnya.
Disampaikan nya juga,” untuk secara tehknik itu ranah nya Dinas Perkim dan Dinas PUPR,” tandas Gianto.(Jpr)
