Views: 285
SIDOARJO, JAPOS.CO – Proyek infrastruktur Pembangunan Taman Asean dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Sidoarjo, yang menelan anggaran sebesar Rp 2,965 Miliar menuai sorotan. Proyek pembangunan taman Asean tersebut sudah mulai dilanjutkan lagi.
Merujuk pada lapak LPSE pembangunan Taman Asean ini dilaksanakan dengan metode pemilihan e-purchasing (e-katalog). DLHK menunjuk penyedia CV Indah Flower selaku kontraktor pelaksana, dengan nilai kontrak sebesar Rp2.965.909.987.
Dari pengamatan media ini dilapangan menyebutkan, papan nama yang terpasang dilokasi area proyek bahwa pekerjaan Pembangunan Taman Asean (lanjutan) dilaksanakan sejak 19 September 2024 lalu. Dengan No. Kontrak yang tercatat 003/PA/19.9.1/438.5.11/2024, dengan jangka waktu 90 hari kalender. Sebagai pelaksana CV Indah Flower dan Konsultan Pengawas CV Sagti Karya Pratama,
pembangunan saluran juga tidak memakai box corvert melainkan dengan cara dicor setempat dan sebagian sisi timur pemasangannya memakai batu kali atau plesengan yang menjadi miris memakai semen padang terlihat juga ditidak memakai alat molen melainkan manual bisa dilihat alhasil campuran dipastikan diragukan kwalitas dan kwantintasnya.
Dari kegiatan proyek infrastruktur ini ada kejanggalan. Sebab proyek yang dikerjakan tersebut menggunakan metode pemilihan secara e-purchasing tidak memakai jasa konsultan pengawas. Namun, faktanya pekerjaan pembangunan Taman Asean memakai jasa konsultan pengawas.
Salah satu pekerja dilapangan saat ditanya media menjawab Salah satu pekerjaan yang tidak mau disebut namanya mengungkapkan “iya mas kami digaji klau tukang 125ribu kalau kuli 100ribu perhari, kita hanya menjalakan sesuai perintah seperti campuran semen dan pasir 1:30 kadang lebih,pasir yang didatangkan bukan dari pasir lumajang yang hitam melainkan dari daerah lain dan kurang bagus, ” ungkapnya.
Dikonfirmasi Kepala Dinas LHK Sidoarjo, Dr Moh Bahrul Amiq, SSos, MM tidak berada ditempat. “Maaf Bapak sedang ada rapat di Pemkab,tapi sebaiknya buat janji dulu dan soal pembangunan kontruksi sebaik tanya langsung ke atasan kami beliau yang berwenang menjawab” ujar salah satu staf DLHK Sidoarjo.
Untuk itu pihak terkait seperti APH respon cepat melakukan sidak bila pengaduan masyarakat muncul hingga melewati PHO dan massa FHO agar efek jera bagi oknum penyelenggara yang menyalahgunakan jabatan.(Nank’s)
