Views: 971
DEPOK, JAPOS.CO – Menjelang Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok 2024, berbagai isu mulai mencuat, termasuk kekhawatiran akan politisasi program pemerintah. Salah satu yang paling disorot adalah dugaan penyalahgunaan Program Wirausaha Baru (WUB), yang semula bertujuan mendukung pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Depok. Program ini, menurut beberapa pihak, justru disinyalir digunakan sebagai alat kampanye terselubung untuk kepentingan politik.
Kasno, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kapok, mengungkapkan kekhawatirannya bahwa WUB dimanfaatkan untuk mendukung pasangan calon Imam Budi Hartono dan Ririn Farabi Arafiq, yang ramai dibicarakan sebagai kandidat dalam Pilkada Depok 2024. Kecurigaan ini bermula dari adanya acara bertajuk “Ngobrol Santai” yang dihadiri oleh pelaku UMKM, di mana dalam acara tersebut juga dicantumkan agenda deklarasi dukungan terhadap Imam dan Ririn.
“Kami menduga program WUB yang seharusnya fokus pada pengembangan UMKM, justru dijadikan kendaraan politik. Jika benar, ini adalah penipuan terhadap publik,” tegas Kasno pada Minggu (13/10/2024).
Kasno menyoroti bahwa dana yang digunakan untuk program WUB berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok, bukan dari dana pribadi Imam, Ririn, atau Eli Farida, istri Wali Kota Depok saat ini. “Program ini didanai dari APBD, jadi tidak sepantasnya digunakan untuk kepentingan politik,” katanya.
Kasno juga menekankan bahwa program WUB, yang digadang-gadang sebagai solusi pengembangan UMKM di Depok, seharusnya tidak menjadi alat politik bagi petahana atau pihak-pihak tertentu. “Dana publik harus digunakan untuk kepentingan masyarakat luas, bukan untuk mendukung pasangan calon tertentu,” ujarnya.
Lebih jauh, Kasno mengungkapkan kekhawatiran akan adanya tekanan politik terhadap para pelaku UMKM yang mengikuti program WUB. Ia menyebut bahwa beberapa peserta program mengaku merasa tertekan untuk mendukung Imam Budi Hartono dan Ririn Farabi Arafiq. “Seharusnya mereka bebas menentukan pilihan politiknya, bukan malah ditekan,” tegasnya.
Ia pun mendesak agar pemerintah kota lebih transparan dan akuntabel dalam mengelola program ini, serta mengingatkan agar jangan ada intervensi politik dalam pelaksanaannya. “Program WUB harus murni mendukung pertumbuhan ekonomi, bukan alat kampanye politik terselubung,” tambahnya.
Selain dari LSM, kritik juga datang dari pelaku UMKM sendiri. Rudi, Ketua Asosiasi UMKM Depok, menyampaikan bahwa pelaku UMKM seharusnya memiliki kebebasan dalam menentukan hak politik mereka tanpa ada tekanan dari program pemerintah. Menurutnya, meski tanpa program WUB, pelaku UMKM tetap dapat bertahan.
“Pelaku UMKM sudah terbukti tangguh, bahkan di masa krisis sekalipun, mereka tetap bertahan. UMKM tidak berhutang budi kepada pemerintah dalam hal politik,” ujar Rudi kepada Japos Co Senin (14/10/2024).
Rudi juga menekankan bahwa pelaku usaha seharusnya tidak dipaksa untuk mendukung calon tertentu hanya karena mengikuti program WUB. Menurutnya, program yang didanai dari APBD ini semestinya murni untuk pengembangan ekonomi, bukan untuk kepentingan politik praktis.
“WUB dibiayai oleh uang rakyat, bukan alat untuk menuntut dukungan politik. Ini harusnya murni untuk membantu UMKM, tanpa ada embel-embel politik,” tambahnya.
Kasno dan Rudi kompak menyerukan agar program WUB dikelola dengan transparansi dan integritas. Mereka meminta agar tidak ada intervensi politik dalam pelaksanaan program yang bertujuan untuk membantu UMKM ini. “Pelaku UMKM berhak bebas dari tekanan politik. Jangan sampai program ini menjadi alat politik terselubung,” ujar Kasno.
Isu politisasi program pemerintah seperti WUB menjelang Pilkada ini semakin memanaskan suhu politik di Depok. Para pelaku UMKM, yang menjadi ujung tombak perekonomian, berharap agar mereka tetap bisa menjalankan usaha mereka tanpa intervensi atau tekanan politik dari pihak manapun. Para pelaku UMKM pun terus menyerukan kebebasan dalam menentukan pilihan politik mereka berdasarkan hati nurani, tanpa ada tekanan dari program-program yang seharusnya murni bersifat ekonomi.
Dengan Pilkada yang semakin dekat, sorotan terhadap program-program pemerintah semakin tajam. Jika dugaan politisasi ini benar, bukan hanya integritas program WUB yang dipertaruhkan, tetapi juga kepercayaan publik terhadap pemerintahan kota Depok.(Joko Warihnyo)
