Views: 852
BUKITTINGGI, JAPOS.CO – Jalan protokol Kota Bukittinggi tepatnya Jalan Sudirman resmi dikelola pemerintah kota. Sebelumnya, jalan protokol ini kewenangan dan pengelolaannya berada pada pemerintah pusat. Proses serah terima Barang Milik Negara (BMN) Kementerian PUPR tahun 2024 dilaksanakan di Auditorium Kementerian PUPR, Kamis, 10 Oktober 2024.
Menteri PUPR RI, Basuki Hadimuljono, kali ini, Kementerian Keuangan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan serah terima hibah Barang Milik Negara (BMN) Kementerian PUPR kepada Pemerintah Daerah, Yayasan dan Perguruan Tinggi.
Sekaligus diserahkan alih status penggunaan BMN kepada kementerian/lembaga. Kementrian PUPR menyerahkan hibah Barang Milik Negara senilai Rp19,26 triliun. Terdiri dari Rp13,36 triliun barang yang sudah dibangun dengan APBN dan Rp5,89 triliun dialihstatuskan ke kementrian dan lembaga.Berharap hibah dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat,”
Pjs Wali Kota Bukittinggi, H Hani Syopiar Rustam, didampingi Kepala Dinas PUPR, Rahmat AE, menyampaikan, Pemerintah Kota Bukittinggi mengapresiasi Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia, atas hibah Barang Milik Negara (BMN) . Nilai perolehan hibah BMN berjumlah Rp 93.933.167.628,-, terdiri dari Rp 10.324.667.628,- untuk eksisting dan Rp 83.608.500.000,- untuk pemeliharaannya.
“Proses serah terima aset merupakan bentuk nyata dari sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dan bukan sekedar pemindahan kewenangan, tetapi merupakan upaya bersama dalam meningkatkan efisiensi dan optimalisasi pemanfaatan aset negara untuk kepentingan masyarakat,” ungkapnya.
“Hibah BMN tentu mendukung penyediaan prasarana, sarana dan utililitas umum di Kota Bukittinggi, menjadi lebih optimal, sebagai upaya peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat Kota Bukittinggi,ulas Pjs Wako Hani.
Bahkan menunjang perkembangan Kota Bukittinggi sebagai pusat perdagangan dan destinasi wisata di Sumatra Barat,” tambah Hani.
Mentri Keuangan RI, Sri Mulyani, Kementrian PUPR merupakan salah satu kementrian yang baik dalam pengelolaan keuangan dan asetnya. Proses hibah akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
“Hibah BMN juga diberikan pada pemerintah daerah. Ada yang berupa air bersih, jembatan, berbgai infrastruktur. Ini cara kita menjelaskan ke publik, uang yang kita kumpulkan, digunakan untuk hal positif dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Hani.
Kementerian PUPR dengan Kementerian Keuangan terus bersinergi membangun Indonesia secara berkelanjutan secara transparan, akuntabel dan bersih.
“Ini adalah suatu pondasi yang luar biasa penting untuk terus maju ke depan, mendukung dan membantu pembangunan di Indonesia secara berkelanjutan,”jelas Hani.(Yet)
