Views: 1.5K
DEPOK, JAPOS.CO – Suhu politik menjelang Pilkada Depok semakin meningkat dengan adanya isu yang menghebohkan terkait Walikota Depok, Muhammad Idris, yang dikabarkan telah mengumpulkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga honorer di lingkungan Pemkot Depok untuk mendukung salah satu pasangan calon (paslon) peserta pilkada. Isu ini memicu reaksi keras dari pasangan nomor urut 2, Supian Suri-Chandra.
Informasi mengenai pengumpulan tersebut mencuat ke publik, menimbulkan kecurigaan bahwa tindakan Walikota Idris mencerminkan kepanikan di tengah persaingan politik yang ketat.
Wido Pratikno Ketua Partai Buruh Depok pendukung pasangan Supain Suri-Chandra menilai bahwa langkah ini menunjukkan ketakutan walikota akan kekalahan.
“Tindakan walikota ini sudah melanggar UU dan ketentuan yang ada,” tegas.Wido Pratikno kepada Japos.Co Rabu malam ( 9/10/2024)
Lebih kontroversial lagi, pertemuan yang diduga dilakukan di luar kota, tepatnya di kawasan Puncak, Bogor,Jawa Barat semakin memperkuat dugaan adanya niatan politik yang tidak sehat. Tim sukses pasangan nomor urut dua mencatat bahwa isu ini sulit dibuktikan, karena peserta pertemuan diduga mengalami intimidasi dari Walikota Idris.
“Para ASN dan tenaga honorer bahkan dilarang membawa ponsel selama pertemuan. Ini menciptakan suasana ketakutan,” imbuhnya.
Tantangan untuk membuktikan kebenaran isu tersebut pun muncul. “Cara membuktikannya harus dilakukan sumpah pocong. Saya tantang kejujuran Walikota Depok untuk bersumpah,” ungkap Wido dengan nada berapi-api
Sementara hingga berita ini diturunkan Media Japos Co berusaha melakukan konfirmasi kepada Walikota Depok Muhammad Idris,tapi belum berhasil
Isu pengkondisian ASN dan tenaga honorer dalam Pemkot Depok menjadi topik hangat dan terus dibicarakan di tengah masa kampanye Pilkada. Diskusi panas ini tidak hanya melibatkan para politisi, tetapi juga masyarakat yang semakin kritis terhadap dinamika politik yang terjadi.
Kekhawatiran mengenai penyalahgunaan wewenang dalam pemilihan umum terus berlanjut, dan langkah-langkah strategis yang diambil oleh para calon kepala daerah semakin diawasi oleh masyarakat. Dalam konteks ini, semua pihak diharapkan untuk menjaga integritas dan menjalankan kampanye dengan fair, demi terciptanya pemilihan yang demokratis dan transparan.
Apapun hasilnya, gejolak politik ini menunjukkan bahwa Pilkada Depok 2024 tidak hanya menjadi ajang perebutan kekuasaan, tetapi juga mencerminkan bagaimana setiap calon berusaha mempertahankan dukungan di tengah tekanan yang semakin kuat. Dalam suasana yang penuh ketegangan ini, penting bagi masyarakat untuk tetap kritis dan menyuarakan pendapatnya demi masa depan daerah yang lebih baik.(Joko Warihnyo)
