Views: 1K
DEPOK, JAPOS.CO – Dinamika politik menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Depok 2024 semakin memanas. Imam Budi Hartono (IBH), calon Wali Kota Depok yang berpasangan dengan dr. Ririn Farabi, baru-baru ini menyatakan bahwa Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) akan dibangun di Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos. Rencana ini disebut akan terealisasi pada tahun 2025.
Pernyataan tersebut disampaikan IBH dalam acara “Launching Warung IBH Tapos” yang berlangsung di Lapangan Remaja RW 8, Sukamaju Baru. Menurutnya, lahan untuk pembangunan SMPN sudah tersedia dan pembebasan lahan akan segera dilakukan.
“Lahannya sudah ada, tinggal kita bebaskan. Semua warga juga meminta agar SMPN segera dibangun. Insya Allah, tahun depan lahan tersebut akan siap, sehingga pendidikan yang merata bisa segera terwujud,” ujar Imam, yang kini menjabat sebagai Wakil Wali Kota Depok.
Tak hanya SMPN, Imam juga menyinggung rencana pembangunan MAN di wilayah Tapos yang lahan pembangunannya diklaim sudah dibebaskan dan siap dibangun tahun depan.
Klaim IBH Dikritik oleh Ketua DPC PPP Depok
Namun, klaim tersebut mendapat tanggapan keras dari Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Depok, Mazhab, yang juga anggota DPRD Kota Depok. Ia menegaskan bahwa anggaran untuk pembebasan lahan dan pembangunan SMPN di Sukamaju Baru sudah diketuk sejak lama dan bukan merupakan hasil kerja baru Imam Budi Hartono.
“Anggaran ini sudah disiapkan oleh DPRD sejak periode sebelumnya. Jadi, bukan sesuatu yang baru saja diperjuangkan seperti yang disampaikan oleh IBH,” tegas Mazhab dalam keterangannya kepada Group Media Jaya Pos, Senin malam (16/9/2024).
Mazhab menilai bahwa klaim Imam dalam kampanyenya tersebut kurang tepat. Menurutnya, anggaran untuk pembebasan lahan dan pembangunan SMPN telah diketok palu dan program ini akan berjalan pada tahun 2025, tanpa memandang siapa yang akan terpilih sebagai Wali Kota Depok.
Program Sudah Disepakati, Bukan Hasil Perjuangan IBH
Mazhab juga menegaskan bahwa program pembangunan tersebut tidak mungkin terjadi jika anggarannya belum diketuk palu. Ia mengkritik klaim Imam yang seakan-akan memperjuangkan anggaran baru untuk tahun 2025.
“Ini adalah kebohongan besar jika ada calon Wali Kota yang mengklaim anggaran ini baru akan diusulkan. Faktanya, DPRD Depok sudah menganggarkan dan memutuskan sejak tahun lalu. Ini hasil kerja keras dewan, bukan individu tertentu,” katanya.
Menurut Mazhab, kebijakan ini merupakan hasil kerja DPRD periode sebelumnya yang telah memperjuangkan anggaran demi kemajuan pendidikan di Depok, termasuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kelurahan Sukamaju Baru. Ia menegaskan bahwa pembangunan sekolah ini adalah hasil kolektif dari dewan yang berfokus pada kualitas pendidikan di Depok.
Siapapun Terpilih, Program Tetap Harus Berjalan
Menutup pernyataannya, Mazhab menekankan bahwa siapapun yang terpilih sebagai Wali Kota Depok mendatang, pembangunan SMPN di Sukamaju Baru tetap harus dilaksanakan karena anggarannya sudah diketuk.
“Anggaran sudah ada, siapapun yang terpilih nanti harus menjalankan program ini karena sudah disepakati. Tidak boleh ada perubahan karena sudah final,” tutupnya.
Pernyataan Mazhab ini menggambarkan betapa sengitnya persaingan dalam Pilkada Depok 2024. Setiap kandidat berlomba-lomba menunjukkan program unggulan mereka, namun masyarakat diminta untuk tetap kritis dan memeriksa setiap klaim yang muncul. Klaim yang beredar harus didasari fakta, agar pemilih tidak terjebak dalam janji-janji kosong yang muncul selama masa kampanye.
Kesimpulan: Kebenaran di Balik Pembangunan SMPN
Polemik mengenai pembangunan SMPN di Sukamaju Baru ini menggarisbawahi betapa pentingnya transparansi dalam penyusunan anggaran dan program pembangunan daerah. Dalam suasana kampanye yang penuh dengan janji, klarifikasi seperti yang disampaikan oleh Ketua PPP Depok memberikan pandangan yang lebih jernih bagi masyarakat. Pada akhirnya, realisasi program ini adalah bukti konkret bahwa setiap kebijakan harus memiliki perencanaan matang, di luar siapa yang berkuasa.( Joko Warihnyo)
