Views: 702
DHARMASRAYA, JAPOS.CO – Penolakan terhadap revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) oleh DPR RI semakin meluas, menggerakkan aksi demonstrasi dari berbagai elemen masyarakat di seluruh Indonesia. Tidak terkecuali di Kabupaten Dharmasraya, aksi turun ke jalan berlangsung di halaman Kantor DPRD Dharmasraya pada Senin (26/08/2024), di mana masyarakat sipil dan beberapa organisasi kemasyarakatan berkumpul menyatakan keberatan mereka.
Menanggapi aksi ini, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Dharmasraya secara langsung menemui para demonstran. Mereka memberikan apresiasi atas keberanian masyarakat menyampaikan aspirasi dengan tertib dan kondusif. “Kami menghargai semangat demokrasi yang ditunjukkan dalam aksi ini dan akan meneruskan tuntutan masyarakat kepada pihak terkait,” ujar salah satu anggota DPRD.
Aksi demonstrasi ini memuat enam poin tuntutan utama, termasuk desakan agar DPR RI, KPU RI, Bawaslu RI, dan Pemerintah (Kemenkumham) menjalankan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah tanpa perubahan redaksional, sesuai dengan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI yang disepakati pada Minggu, 25 Agustus 2024.
Selain itu, demonstran mendesak DPR RI untuk sepenuhnya mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan 70/PUU-XXII/2024, sebagai landasan hukum yang harus dihormati semua pihak demi terwujudnya kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila. Mereka juga menyerukan agar segala bentuk intervensi terhadap lembaga legislatif, yudikatif, KPU, dan partai politik oleh Presiden Joko Widodo dihentikan.
Tuntutan lainnya meliputi penghapusan praktik nepotisme di seluruh tingkat dan lembaga pemerintahan, serta permintaan agar DPRD Kabupaten Dharmasraya mengawal dan memastikan semua tuntutan tersebut terpenuhi. Para demonstran menegaskan bahwa aksi serupa akan kembali dilakukan jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.
Merespons tuntutan ini, DPRD Kabupaten Dharmasraya berjanji akan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pihak terkait, termasuk Pemerintah Daerah dan KPU Kabupaten Dharmasraya. “Kami berkomitmen untuk menjadi jembatan aspirasi masyarakat dan akan mengawal proses ini agar sesuai dengan harapan bersama,” tutup salah satu pimpinan DPRD. (YN)
