Views: 728
CIMAHI,JAPOS.CO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat bersama Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Rakyat Ekonomi Kecil (LSM KOREK) Provinsi Jawa Barat menggelar sosialisasi pendidikan pemilih dalam rangkaian persiapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2024. Acara yang berlangsung di Kota Cimahi, Jumat (23/8/2024), bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada serentak yang akan digelar pada 27 November 2024.
Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Ketua DPD LSM KOREK, Wilson Pane, dan dihadiri oleh sejumlah tokoh penting seperti Ketua Bawaslu Jawa Barat, Zaki Muhammad Zamzam, anggota KPU Jawa Barat, Hedi Ardia, serta akademisi dari Universitas Komputer Indonesia (Unikom), Assoc. Prof Dr Musa Darwin Pane, SH MH Hadir pula pengurus DPC LSM KOREK Kota Cimahi, Sardo Simbolon, beserta 100 peserta yang terdiri dari anggota LSM, media, dan masyarakat umum yang telah memiliki hak pilih pada Pilkada mendatang.
Dalam sambutannya, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Jawa Barat, Hedi Ardia, menjelaskan pentingnya sosialisasi ini dalam upaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Pilkada dan pentingnya peran serta mereka dalam menentukan masa depan Jawa Barat.
“Partisipasi pemilih dalam Pilkada sering kali lebih rendah dibandingkan Pemilu legislatif. Melalui sosialisasi ini, kami berharap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya Pilkada serentak mendatang,” ujarnya.
Lebih lanjut, Hedi menyatakan bahwa KPU Jawa Barat telah merancang strategi khusus untuk menjangkau lebih banyak masyarakat secara langsung guna memastikan partisipasi pemilih dalam Pilkada serentak 2024 akan meningkat secara signifikan.
Ketua Bawaslu Jawa Barat, Zaki Muhammad Zamzam, juga menyoroti pentingnya peran masyarakat sebagai pengawas proses Pilkada.
“Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk memilih, tetapi juga berperan sebagai pengawas yang dapat mencegah terjadinya pelanggaran dalam tahapan pemilihan,” tegas Zaki.
Ia juga mendorong warga untuk aktif melaporkan segala bentuk penyimpangan selama proses Pilkada demi menjaga integritas pemilu.
Dalam sesi pemaparan, Assoc Prof Dr Musa Darwin Pane, SH MH dari Unikom, menyampaikan wawasan mengenai kerangka hukum pemilu atau ‘electoral legal framework’. Ia menekankan pentingnya regulasi yang menjadi dasar penyelenggaraan pemilu untuk menjamin adanya kepastian hukum.
“Penyelenggara KPU harus memiliki pemahaman yang sama mengenai kerangka hukum ini, baik dalam proses penyusunan regulasi maupun penerapannya di lapangan,” jelas Prof. Musa.
Sosialisasi pendidikan pemilih ini diharapkan dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat Jawa Barat, baik sebagai pemilih maupun pengawas, sehingga Pilkada serentak 2024 dapat berjalan adil, transparan, dan berintegritas, mewujudkan demokrasi yang bermartabat di Provinsi Jawa Barat.(DEMAK GULTOM)
