Views: 934
TANAH DATAR, JAPOS.CO – Proyek padat karya tunai pembangunan saluran irigasi di Jorong PCC Piliang ke Nagarian Supayang, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar, menuai perhatian publik setelah beberapa bagian dari proyek tersebut mengalami kerusakan meski baru beberapa bulan selesai dikerjakan.
Proyek yang menggunakan dana Silpa APBN ini tampak tidak memberikan hasil yang memuaskan, dan diduga pelaksanaannya tidak mendapat pengawasan yang memadai dari aparat terkait.
Proyek ini awalnya diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dengan menyerap tenaga kerja lokal melalui skema padat karya tunai.
Anggaran yang digunakan mencakup belanja modal sebesar Rp 121.575.360, jasa konsultan sebesar Rp 2.409.640, honorarium TPK Rp 950.000, dan transportasi TPK Rp 1.960.000, dengan waktu pengerjaan yang direncanakan mulai Januari hingga Desember 2024. Namun, kenyataan di lapangan justru sebaliknya.
Ditemukan beberapa bagian pondasi irigasi yang sudah mengalami keretakan. Kondisi ini menimbulkan kecurigaan di kalangan warga, bahwa proyek ini dikerjakan asal-asalan tanpa memperhatikan standar kualitas yang seharusnya.
Seorang warga yang tidak ingin disebutkan namanya mengungkapkan kekhawatirannya, “Kami sangat kecewa. Proyek ini seharusnya membawa manfaat bagi kami, tapi justru baru beberapa bulan sudah rusak. Kalau seperti ini, siapa yang akan bertanggung jawab?”
Kerusakan yang terjadi diduga kuat akibat kualitas material yang digunakan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan. Pondasi yang seharusnya kokoh justru terlihat rapuh dan mudah retak. Hal ini tentunya sangat merugikan masyarakat yang berharap irigasi ini bisa berfungsi dalam jangka waktu yang lama.
Lebih lanjut, kurangnya pengawasan dari pihak terkait, termasuk aparat hukum, menjadi sorotan. Proyek padat karya seperti ini seharusnya mendapat pengawasan ketat untuk memastikan setiap tahapan pekerjaan dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Namun, hasil di lapangan menunjukkan sebaliknya, dimana tidak ada pihak yang benar-benar mengawasi kualitas pekerjaan.
Seorang pengamat pembangunan lokal menambahkan, “Ini bukan masalah baru di daerah kita. Banyak proyek yang seharusnya memberikan dampak positif, tapi pada akhirnya justru menjadi beban karena dikerjakan tidak sesuai standar. Pemerintah harus bertindak tegas dan tidak membiarkan hal seperti ini terus terjadi.”
Kini, masyarakat hanya bisa berharap agar pihak berwenang segera turun tangan dan mengusut tuntas kasus ini. Mereka menuntut adanya perbaikan terhadap proyek yang sudah rusak tersebut dan meminta agar aparat hukum menindak tegas pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kelalaian ini.
Pertanyaan besar yang harus dijawab adalah: Mengapa proyek yang seharusnya menjadi solusi justru menambah masalah? Apakah ada permainan anggaran dalam pelaksanaannya, atau ini murni akibat kelalaian dalam proses pengawasan ? (Dms)
