Views: 1.2K
MUKOMUKO, JAPOS.CO – Isu miring yang menimpa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu dalam management pengelolaan keuangan dalam konteks sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di ambil alih oleh pemerintah daerah pasalnya, sejak terjadinya permasalan besar di RSUD Mukomuko tentang pengeloaan keuangan dalam operasional belanja dan kewenangan untuk mengelola anggaran, SDM, dan layanan sesuai dengan kebutuhan RSUD itu sendiri.
Belakangan ini berhembus isu bahwa Sebagai rumah sakit BLUD, pengelolaan keuangan di RSUD Mukomuko akan diambil alih oleh pemerintah, secara otomatis RSUD Mukomuko bukan lagi berupa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) kebebasan dalam mengelola anggaran, mengambil keputusan strategis, dan mengembangkan kebijakan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Ditambah lagi dengan adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh 7 orang tersangka korupsi yang saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Pengadilan Negeri Kejari (Kejari) Mukomuko.
Namun demikian, Direktur RSUD Mukomuko Syafriadi Taher membantah bahwa BLUD dalam pengelolaan anggaran diambil alih oleh Pemkab Mukomuko.
“Saya belum mendengar isu itu, jika itu memang terjadi akan beribas pada pelayanan rumah sakit, ungkap Syafriadi Selasa, (13/8) di tempat kerjanya.
Ia juga mengatakan,” hingga saat ini saya belum menerima laporan itu, itu tidak benar, sedangkan Puskesmas saja penerintah tengah mengupayakan sebagai Puskesmas BLUD dalam mengelola anggaran,” tegas Direktur RSUD Mukomuko.
Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Mukomuko Abdiyanto ketika dikonfirmasi terkait hal tersebut mengatakan,” selain melalui mekanisme Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan BLUD itu dengan permasalahan yang terjadi di rumah sakit kita itu pemerintah daerah tentu mengevaluasi apa yang menjadi sebab sehingga ada nya persoalan yang terjadi di rumah sakit lanjut Sekda,”.
“Informasih ditiadakan nya mekanisme BLUD yang tersebar perlu kami sampaikan bahwa ini belum lah pada posisi yang benar,” kata Abdiyanto Rabu, (15/8) di Mukomuko.
Dikatakannya juga,” sekaki lagi kami dari pemerintah daerah masih mengevaluasi terhadap permasalahan yang terjadi di RSUD,” demikian Abdiyanto.(JPR)
