Views: 903
SIMALUNGUN, JAPOS.CO – Perihal jalan kabupaten yang mengalami rusak parah, salah satu jalan yang ada di sepanjang Nagori Saribu Asi menuju ke Nagori Tangga Batu,Kecamatan Hatonduhan diduga tidak di perhatikan oleh Bupati Radiapo Hasiholan Sinaga.
Dalam pantauan Japos.co dilapangan, Kamis (01/08/24), benar saja bahwasanya keadaan jalan di Huta Bangun Pardamean Nagori Tangga Batu dan jalan mulai dari Huta Palia Borta Nagori Saribu Asi keadaan jalannya sangat memprihatinkan, sesuai dengan apa yang di keluhkan warga setempat serta masyarakat pengguna jalan tersebut.
Seperti yang di keluhkan warga Huta Bangun Pardamean Sinaga ke Japos.co, Kamis (01/08/24) mengatakan bahwa beliau malu dengan kepemimpinan Bupati Radiapo Hasiholan Sinaga yang sampai saat ini yang tidak mampu memperbaiki jalan di Huta mereka yang merupakan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Simalungun tersebut.
“Saya sendiri malu jika mengingat dulunya kami sekeluarga mendukung beliau untuk menjadi Bupati Simalungun, bahkan suaranya menang telak dengan pesaingnya kala itu di Nagori Tangga Batu ini, yang saya kira beliau benar-benar mewakafkan dirinya di tanah Habonaran do bona dengan janji-janji yang manis dulunya,” ucap Sinaga.
“Menurut saya apa gunanya kita bayar pajak bumi dan bangunan (PBB)…? padahal hasil dari dana PBB dapat digunakan untuk membiayai berbagai program dan pembangunan pemerintah. Seperti infrastruktur, pendidikan, Kesehatan hingga pelayanan publik lainnya, seharusnya pemerintah Kabupaten Simalungun lebih paham apa yang di butuhkan para petani di sini, selain pupuk bersubsidi yang sulit kami dapatkan,terlebih pembangunan infrastruktur jalan tidak ada,yang mengakibatkan susah untuk mengeluarkan hasil pertanian kami di sini,” lanjutnya.
Sementara pengakuan Lae Damanik,Jumat (02/08/24), warga Saribu Asi ke Japos.co mengaku merasa bingung dengan adanya program portal yang katanya untuk ketahanan jalan kabupaten itu, padahal yang sebelumnya keadaan jalan sudah mengalami kerusakan yang cukup parah.
“Untuk apalah di pasang pembatas jalan berupa portal itu kalau keadaan jalannya sendiri masih rusak berat begini, seharusnya kan di perbaiki terlebih dahulu baru di portal, anehnya pihak DPRD komisi II kabupaten Simalungun kala itu menyetujui program pemerintah Kabupaten tersebut, akhirnya portal yang ada di juluki “Portal Buka Tutup” yang akhirnya masyarakat menganggap dalam pengadaan portal tersebut ada kesepakatan yang kurang baik antara pemkab dengan anggota DPRD komisi II sebelumnya,” ungkap Damanik.
Sampai berita ini diturunkan tanggapan dari pihak pemerintah Kabupaten Simalungun serta pihak anggota DPRD komisi II kabupaten Simalungun belum berhasil di konfirmasi.(R Sirait)
