Views: 962
BANDUNG BARAT, JAPOS.CO – Agenda audiensi Paguyupan Pejuang Peduli Pembangunan Kabupaten Bandung Barat (P4KBB) dengan DPRD KBB yang diharapkan dapat membahas isu penting terkait rotasi mutasi pejabat, berjalan tidak seperti yang diharapkan.
Pasalnya, tak seorang pun anggota Panitia Khusus (Pansus) Rotasi Mutasi (Rotmut) hadir dalam audiensi tersebut. Ketidakhadiran ini menimbulkan kekecewaan mendalam bagi para anggota P4KBB, termasuk Jachja Taruna Djaja (JTD).
Ketua P4KBB Yacop Anwar Lewi mempertanyakan hal ini langsung kepada Ketua DPRD KBB, Rismanto, namun jawaban yang diberikan dianggap tidak memadai.
“Saya kecewa berat dengan ketidakhadiran pansus. Jika mereka peduli dan mempunyai sense of belonging terhadap KBB, seharusnya mereka datang. Beginilah mental anggota pansus, berapa ratus juta yang dipakai untuk kegiatan pansus ini? Ini uang rakyat lho,” tegas JTD dengan nada kecewa, pada awak media, di Kantor DPRD KBB,di Raya Padalrang, Kamis (20/6/2024).
JTD juga mempertanyakan apakah ketidakhadiran pansus ini karena tidak ada disposisi dari Ketua DPRD atau karena alasan lain yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.
“Dugaan ini patut dipertanyakan dengan melayangkan surat audiensi kembali. Kalau menyimak dari perjalanan pembentukan pansus, saya sangat mengapresiasi. Tapi, begitu ada pelantikan ulang, pansus pun tidak jelas keberadaannya,” ujarnya.
Ketua DPRD KBB, dalam audiensi, menyatakan bahwa pansus sudah memberikan rekomendasi ke KASN, Kemendagri, dan pihak terkait lainnya. Namun, JTD menduga ada oknum anggota DPRD yang terlibat dalam proses rotasi-mutasi ini, hingga semuanya berlalu dalam sunyi.
“Pansus ini harus mempertanggungjawabkan dan menyerahkan hasil pansus pada sidang paripurna. Jangan anggap masyarakat KBB bisa disiasati,” tambah JTD.
Ia juga mengecam dugaan jual-beli jabatan yang dianggap sepele oleh sebagian pihak. “Saya anggap ini main petak umpet. Gak malu tuh memakai uang rakyat tanpa bisa dipertanggungjawabkan hasilnya? KBB mau dibawa kemana?” pungkas JTD menutup wawancara ini.
Dengan situasi ini, P4KBB berencana untuk mengajukan audiensi ulang dan menuntut transparansi serta pertanggungjawaban dari Pansus Rotmut terkait hasil kerja mereka yang dibiayai dari uang rakyat.(DEMAK GULTOM)
