Views: 862
SIMALUNGUN, JAPOS.CO – PC SAPMA PP SIMALUNGUN membuat laporan resmi ke kantor Kejaksaan Negeri Simalungun terkait adanya dugaan penyalah gunaan Anggaran Dana desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Simalungun tahun 2024.
Ketua Sapma PP Kabupaten Simalungun, Swandi Sihombing mengatakan laporan itu secara resmi dilaporkan berdasarkan informasi dari masyarakat dan oknum pemerintahan di tingkat nagori yang telah ditelusuri bersama timnya di lapangan.
“Adapun dugaan korupsi itu terjadi dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagori (DPMPN) pada program pengadaan kaos bertuliskan Marharoan Bolon dengan menganggarkan biaya Rp 10.000.000 tiap Nagori/desa dan akan di bagikan 100pcs pernagori.
“Pada program pengadaan ini harus di tindak lanjuti dengan serius ,karena berakibat serius pada kerugian keuangan negara dan juga hak-hak masyarakat” ujar Swandi Sihombing ke Japos.
Dijelaskan Swandi, adapun dugaan penyalah gunaan Anggaran pada program pengadaan kaos bertuliskan Marharoan Bolon tersebut dimana berasal dari Dana Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Simalungun.
“Program pembelanjaan kaos yang di lakukan oleh dinas DPMPN ini sebesar 10 JT dari setiap desa/Nagori dengan jumlah Nagori sebanyak 386 di kabupaten Simalungun yang tersebar di 32 kecamatan,” terangnya.
Diduga program pembelian kaos marharoan bolon ini hanya akal – akalan dan dijadikan sebagai alat kampanye Radiapoh Sinaga untuk maju menjadi calon bupati di periode kedua, karena masyarakat tau bahwa tage line marharoan bolon adalah tage line Radiapoh Sinaga.
Kami juga menduga akibat pemborosan anggaran ini, negara dirugikan kurang lebih sekitar Rp. 3.800.000.000 (tiga miliar delapan ratus juta rupiah), karena pengadaan program kaos marharoan bolon ini sama sekali tidak ada urgensinya untuk kepentingan masyarakat, melainkan hanya sebagai alat suksesi radiapoh sinaga untuk maju di periode kedua.
“Setelah kami amati harga kaos yang dianggarkan oleh dinas tersebut dengan harga di pasaran tidak lah sesuai dan kami meyakini terjadinya penyalah gunaan Anggaran,“ ujarnya.
Diungkapkan Swandi, adapun pihak yang dilaporkan ke Kejari Simalungun yakni Kepala Dinas Pemberdayaan dan Pemerintahan Nagori (DPMPN) berinisial SP, BUPATI Kabupaten Simalungun dan Pihak penyedia proyek atau vendor.
“Terkait laporan yang kami sampaikan pada Kejaksaan, kami meminta Kejaksaan agar segera menindaklanjutinya dan kami bersedia memberikan bukti tambahan jika masih diperlukan,” pungkas Swandi.
Terpisah saat Japos akan meminta keterangan dari Kepala Dinas DPMPN Simalungun, Sari Muda Purba, sangat di sayangkan karena sampai berita ini di kirim ke redaksi, pihak Japos belum berhasil mendapatkan informasi dari Kadis DPMPN. (R Sirait)
