Views: 1.4K
DEPOK, JAPOS.CO – Badan Pertanahan Negara (BPN) Kota Depok mencatat prestasi fenomenal dengan mewujudkan 1.000 sertifikat aset tanpa mengandalkan anggaran APBD tahun 2023. Capaian ini, yang menjadi yang terbesar di Jawa Barat bahkan mungkin di Indonesia, terukir dalam rentang waktu singkat hanya empat bulan.
Kepala BPN Kota Depok, Indra Gunawan, mengungkapkan awalnya target ini tampak sebagai tantangan yang sangat berat. Dengan pesimisme awal, mengingat tahun sebelumnya sertifikasi 100 aset pun dianggap cukup sulit.
“Melalui kerja keras seluruh elemen di Kantor Pertanahan Kota Depok, target tersebut akhirnya berhasil diwujudkan dalam waktu yang singkat,” ujar Indra Gunawan pada wartawan Rabu 24 Januari 2024
Percepatan kerja ini kata Indra semakin berkembang setelah adanya kesepakatan dalam Memorandum of Understanding (MoU) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Indra Gunawan menyampaikan kegembiraannya atas penyelesaian pekerjaan ini yang disaksikan langsung oleh KPK.
Dalam sambutan peresmian Gedung Arsip dan penyerahan 856 sertifikat aset daerah, Indra Gunawan menyebut pekerjaan ini sebagai “Alhamdulillah selesai,” dan menegaskan bahwa hal ini terekam bersama dalam sejarah.
Sejalan dengan pencapaian tersebut, Indra menyingkap ‘tantangan’ dari Wali Kota Depok Mohammad Idris, yang meminta BPN untuk merealisasikan sertifikasi 3.000 aset Pemkot dalam setahun. Indra menyambut tantangan tersebut dengan optimisme, mengingat pengalaman dan strategi yang dimiliki BPN Kota Depok.
Wali Kota Depok Mohammad Idris mengakui keberhasilan BPN Kota Depok dalam percepatan sertifikasi aset pemerintah, dan menyoroti manfaat besar dari program ini, termasuk peningkatan pengelolaan aset dan pencegahan sengketa.
Dengan adanya sertifikasi ini, Pemkot Depok dapat memiliki bukti kepemilikan yang sah dan terdaftar di BPN.
“Hal ini juga dapat meningkatkan nilai ekonomi aset Pemkot Depok. Harapannya, menjelang berakhirnya masa bakti saya, target bisa tembus 5.000 bidang yang disertifikatkan,” tutur politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Dalam konteks kebutuhan BPN Kota Depok, terkait rak dan fasilitas pendukung gedung arsip, Mohammad Idris menegaskan kesiapannya untuk memberikan kontribusi yang dibutuhkan.
“Kalau koordinasi seperti ini terlihat, tentu Pemkot Depok juga memprioritaskan masukan dan harapan yang disampaikan. Semangatnya ada, wujudnya jelas. Tentu kita dukung, apalagi ini untuk kepentingan kita, untuk kepentingan masyarakat Kota Depok,” tegas Idris, mencerminkan komitmen untuk mendukung langkah-langkah inovatif yang memajukan Kota Depok.( Joko Warihnyo )
