Views: 1.3K
BUKITTINGGI, JAPOS.CO – Sidang Paripurna Perdana Tahun 2024, yang langsung dipimpin Ketua DPRD Bukittinggi Beny Yusrial di dampingi Wakil Pimpinan Nur Hasra, Dt,Rudi serta Walikota Erman Safar berlangsung di Aula Gedung DPRD, Senin (08/01/24).
Nur Hasra, sebagai wakil pimpinan ,menghimbau anggota dewan untuk melakukan penandatanganan fakta integritas agar menjaga pemilu sesuai konstitusional, luber dan jurdil .
Bahkan ajakan Nur Hasra juga ditujukan kepada Kepala Daerah harus netralitas ,dan masyarakat kita tidak tergiring pada politik dramatis ,jangan ada dualisme kepentingan ,himbau wakil undur pimpinan DPRD Nur Hasra.
Walikota Erman Safar berikan tanggapan, terkait himbauan Nur Hasra ketika saat saya jadi Kepala Daerah saya pasti menjunjung dan bertindak sesuai regulasi.
“Tapi, apabila saya cuti ,dan saya diberi hak juga sesuai undang- undang untuk mengunakan hak politik , dan saya akan berkampanye dan pasti akan menangkan Partai saya, tidak ada yang melarang ketika hak politik saya gunakan saat masa cuti,” tegasnya menimpali himbauan .
Anggota DPRD Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Rahmi Brisma saat mempertanyakan terkait penyaluran bantuan sosial pemerintah kepada masyarakat .
Hal tersebut disampaikan saat Rapat Paripurna Penandatanganan Nota Persetujuan Bersama tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak, Ketentraman dan Ketertiban Umum, di ruang rapat DPRD Kota Bukttinggi.
“Keberpihakan kepada rakyat, fraksi PAN menanyakan terkait penyaluran yang dilakukan. Hati hati ini tahun politik,” Rahmi dengan suara lantang.
Ia menyampaikan, data yang dimilikinya tentang masyarakat yang patut dibantu kemarin-kemarin ditolak.
Ada berbagai macam bantuan, yang diusulkan dari APBN dan yang dari CSR BUMN, itu masuk ke kota Bukittinggi dalam bentuk barang atau uang, disalurkan oleh PT POS, Pemko, lembaga sosial non pemerintah.
“Tentang prosedur yang berkaitan dengan APBN yaitu seluruh Data Terpadu Keluarga Sejahtera (DTKS) hari ini jumlahnya sudah 41.000 yang sebelumnya 19.000 dan sudah kami perbanyak ,” kata Walikota Bukittinggi Erman Safar.
Dijelaskan, dari 41.000 nanti ada verifikasi lapangan dari, lurah, dinas sosial dan kader kader PSM, semuanya tercatat seperti, rumahnya bagaimana, mobilnya ada atau tidak, usahanya bagaimana, penghasilannya dan sebagainya.
Semua data kami kirim ke kementrian sosial dan dipilih oleh mereka. Dari sana kita mendapatkan jumlah masyarakat penerima, ada beberapa kriteria dari Kementrian Sosial. Artinya Presiden Jokowi ingin mengentaskan kemiskinan pada tahun 2024 . Slot bantuan di Indonesia 10 juta, namun siapa pun yang paling rajin berkomunikasi ia dapat banyak dan akan mengurangi daerah lain.
“Nah..!! Untuk menambah jumlah yang lain, kami lakukan secara intensif komunikasi politik (minta tolong) dimana ada di Fraksi Fraksi Gerindra DPR RI, ini polanya,” sebut Erman yang juga ketua DPC Gerindra kota Bukittinnggi,
PAN juga ada di kementrian sosial, juga ada di komisi Xl, hubungi PAN dan ia juga terima kasih.
“Kami bekerja demi rakyat atas nama rakyat, apapun pilihan rakyat terhadap partai politik tentunya hak mereka, kami tetap akan membantu,” tegas Erman.
Ketika adanya penyaluran pokir anggota DPRD juga berdampak pada sosial bagi masyarakat, bonusnya pilihan politik bagi politikus itu sendiri. (Yet)
