Views: 432
BATUBARA, JAPOS.CO – Aliansi pemuda Tunas Muda Gerakan Masyarakat Menuju Kesejahteraan Batubara mengelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Batubara, Sumatera Utara, Senin (4/9) pagi. Massa menuntut atas kinerja Bupati Batubara Zahir yang dinilai tidak transparan.
Koordinator aksi Ridwan menegaskan, aksi unjuk rasa diikuti sekitar 150 orang massa dari aliansi Tunas Muda Gerakan Masyarakat Menuju Kesejahteraan Batubara. Para pengunjuk rasa tampak menggunakan mobil pickup dan menggunakan alat pengeras suara.
Unjuk rasa dimulai dengan orasi di kantor Sekda Pemkab Batubara dan dilanjutkan ke kantor Bupati Batubara dan Kantor DPRD Batubara.
Adapun tuntutan para demonstran yakni, mempertanyakan status lahan PT Kuala Gunung seluas 350 hektar. Kemudian, status lahan Kantor Bupati Batubara yang dibangun diatas lahan HGU PT Socfindo.
Selain itu, tuntutan juga menyasar pada persoalan penghapusan piutang PT Inalum oleh Pemkab Batubara, persoalan hutang Pemkab Batubara kepada PT SMI.
Selanjutnya, massa juga menyoroti dana anggaran APBD Kabupaten Batubara yang dilarikan mantan Kepala Dinas BPBD Batubara Saban Efendi senilai Rp 7,6 milliar.
Persoalan penanaman ubi di lahan milik Pemkab Batubara , banyaknya asset yang terbengkalai, kedudukan rumah dinas Bupati di lahan PT Inalum hingga persoalan dana rutin Dinas PUPR.
Berbagai kecaman dilontarkan massa dengan menuliskan spanduk ketidakpercayaan terhadap kepemimpinan Zahir.
“Kami melihat defisit APBD tahun 2023 hingga 75 milliar. Selain itu, Pemkab Batubara punya hutang hampir Rp 1 triliun tetapi semua tidak berkontribusi pada pembangunan rakyat,” ujar Ismail ditemui Japos.co, Senin (4/9) pagi.
Massa juga mencekal tahapan kepemimpinan Zahir pada periode berikutnya. Kekecewaan warga diluapkan dengan meminta Zahir segera menyelesaikan pelunasan hutang Pemkab Batubara pada periodesasi dirinya.
Kegiatan unjuk rasa turut mendapat pengawalan ketat dari Polres Batubara. Kegiatan ini berlangsung aman dan tertib. (RM)
