Views: 611
MUKOMUKO, JAPOS.CO – Permasalahan belum juga selesai, berkaitan dengan keluhan wali murid siswa baru dengan adanya dugaan Pungutan liar (Pungli) yang dilakukan pihak Sekolah Menengah Atas Negeri 1 (SMAN) Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, dengan total pungutan sebesar Rp 2.650.000 per siswa baru, sampai saat ini (15/8) belum terselesaikan.
Berdasarkan data yang dihimpun jumlah murid baru SMAN 1 Kecamatan Kota Mukomuko kurang lebih sebanyak 200 murid, dan diharuskan membayar pada saat daftar ulang Rp 2.650.000 dengan rincian, Asuransi tiga tahun Rp 90 ribu, beli kursi meja siswa rangka besi Rp 200 ribu, biaya membuat gazebo, taman di depan kelas, dan tempat duduk santai Rp 200 ribu.
Selain itu, pembuatan pintu gerbang ke dua sekolah Rp 100 ribu, pembangunan tempat parkir siswa Rp 70 ribu, sumbangan Musholah sekolah Rp 100 ribu, sumbangan peningkatan Mutu Pendidikan sekolah (SPMPS) komite bulan Juli 2023 Rp 200 ribu. Kemudian beli seragam muslim 1 stel Rp 250 ribu, seragam batik 1 stel Rp 250 ribu, seragam Olahraga 1 stel Rp 230 ribu, seragam Pramuka 1 stel Rp 250 ribu, Almamater Rp 260 ribu, Baju laboratorium Rp 200 ribu, Atribut (Logo, lokasi, Bendera, Nama siswa, Topi, Dasi, Sabuk, Tingkat Kelas) Rp 200 ribu, Kartu Osis Rp 50 ribu.
Jika dikalikan dengan jumlah siswa baru SMAN 1 Mukomuko menghimpun dana lebih kurang Rp 530 juta. Seluruh tagihan ini berdalih bantuan yang ditanda tangani oleh ketua komite Hendra Cipta, dan Kepala SMAN 1 Mukomuko Dra Siti Indiyarti, MTPd.
Salah seorang wali murid AN (41) Warga Kecamatan Kota menceritakan, sampai dengan saat ini tidak ada tanda-tanda bahwa yang disampaikan ini sumbangan bisa tidak dibayar, dan tidak sedikit juga wali murid yang keberatan dengan tagihan ini.
Pada (12/8) seluruh wali murid baru kembali kumpul oleh pihak sekolah, dengan agenda pembahasan sumbangan ini. Namun yang janggalnya adalah wali murid di minta memahami ini sumbangan sukarela yang harus di bayar boleh dengan di angsur.
Sebagai wali murid tentunya jadi serbasalah, jika tidak membayar tentu anak yang telah menjadi murid akan di asingkan, dan menjadi perbincangan pihak sekolah.
“Bukan sukarela kalau harus membayar. Anak kami ini murid baru kenapa mesti kami yang dibebankan membangun fasilitas sekolah. Kalau berdasarkan persetujuan rapat kami tidak pernah membahas biaya daftar ulang Rp 2.650 ribu tersebut,” ungkapnya.
AN menambahkan, terkadang menjadi tanda tanya bagi wali murid, apakah seragam yang diharuskan di beli ke pihak sekolah dengan harga diatas rata-rata, dan segala sesuatunya ini menjadi ladang bisnis bagi pihak sekolah. Kemudian juga aturan apa yang menyatakan baik seragam dan biaya pembangunan fisik hingga bangku serta meja di bebankan ke murid.
“Tidak seluruh wali murid ini dari keluarga berada, kami sangat berharap Aparat Penegak Hukum (APH) dapat mengungkap perkara dugaan pungli oleh pihak Sekolah ini, karena kami tidak pernah merasa menyetui adanya pungutan yang mengatas namakan sumbangan tersebut,” harapnya.
Sementara Ketua Komiter SMAN 1 Mukomuko Hendra Cipta, sebelum nya sempat di konfirmasi yang juga menjabat sebagai ketua KONI Kabupaten Mukomuko membenarkan adanya pungutan sebesar Rp 2.650 ribu pada saat daftar ulang peserta didik baru.
Malahan sebelumnya mencapai Rp 2.850.000 namun mengalami penurunan. Yang perlu digaris bawahi pungutan ini merupakan usulan dari pihak sekolah, bukan usulan dari komite.
Dimana peran komite hanya mengetahui dan menyetujui. Sebelumnya berkaitan dengan pungutan ini komiter juga sudah menyampaikan adanya keberatan kepada pihak sekolah, agar pembayaran dilakukan setengah saja.
“Kami tau ada keluhan dari wali murid dan hal tersebut sudah kami sampaikan kepada pihak sekolah, maka dari itu kemungkinan sumbangan ini dilakukan pembayarannya secara bertahap, dan nanti akan kami sampaikan juga kepada wali murid jika ada keputusan terbaru,” ujarnya.
Dikonfirmasi sebelum nya Kepala SMAN 1 Mukomuko Dra Siti Indiyarti, MTPd membenarkan adanya sumbangan tersebut yang di fungsikan untuk kebutuhan murid, dimana semuanya sudah melalui koordinasi dengan pihak komite.
Hal yang sama juga di ungkapkan Kepala Bidang Ke siswaan Ampera ketika di temui di ruang kerjanya beberapa waktu lalu.” Meja dan kursi murid sengaja kami buat dari besi agar bisa tahan lama, jika dari kayu akan mudah rapuh,” singkat Ampera.
“Ini sumbangan ini untuk kebutuhan murid dan sudah melalui persetujuan komite,”singkatnya. (JPR)
