Views: 211
JAMBI, JAPOS.CO – Wakil Gubernur Jambi, H.Abdullah Sani, menyatakan, Pemerintah Provinsi Jambi terus mendorong Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) dengan melakukan pembinaan guna memanfaatkan dan mengoptimalkan produk-produk dalam negeri, khususnya produk lokal dari Provinsi Jambi. Hal tersebut dinyatakan Wagub Sani usai mengikuti Temu Bisnis Tahap VI Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF), yang berlangsung di Jakarta International Expo, Kemayoran Jakarta, Kamis (03/08/2023).
“Kita baru saja mengikuti Temu Bisnis Tahap VI dengan tema Merdeka Produk Belanja Dalam Negeri Mewujudkan Kemandirian Bangsa yang secara langsung dibuka oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. Kita semua mengharapkan dapat memperluas amplifikasi semangat aksi afirmasi belanja produk dalam negeri untuk mendukung gerakan nasional bangga buatan Indonesia,” ujar Wagub Sani.
“Dalam rangka mewujudkan itu semua, Pemerintah Provinsi Jambi terus berupaya mendorong UMKM di Provinsi Jambi dengan melakukan berbagai pembinaan untuk mengoptimalkan produk lokal Provinsi Jambi guna menghasilkan kualitas terbaik sehingga dapat mengangkat nama Provinsi Jambi di kancah nasional bahkan internasional,” lanjut Wagub Sani.
Wagub Sani menuturkan, Pemerintah Provinsi Jambi sangat mendukung kebijakan pusat dalam upaya percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri yang tertuang dalam Instruksi Presiden RI (Inpres) nomor 02 Tahun 2022. Kebijakan ini merupakan salah satu upaya Pemerintah guna mendukung kemajuan perekonomian nasional yang sempat berjalan lambat karena efek dari virus covid-19 beberapa tahun yang lalu.
“Kebijakan pusat dalam upaya meningkatkan penggunaan produk dalam negeri tentu memberikan dampak yang sangat baik bagi Provinsi Jambi, dimana Provinsi Jambi dapat mengangkat produk produk lokal yang kualitasnya tidak kalah bersaing dengan produk-produk lokal lainnya. Kebijakan ini juga sejalan dengan program Pemerintah Provinsi Jambi yang terus berupaya meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian UMKM di Provinsi Jambi,” tutur Wagub Sani.
Selain itu, Wagub Sani mengharapkan UMKM di Provinsi Jambi lebih bersemangat dan semakin kreatif dalam menghasilkan produk produk unggulan guna mendukung Inpres nomor 02 Tahun 2022, sehingga masyarakat luas menjadi lebih tertarik terhadap produk unggulan dari Provinsi Jambi yang pada akhirnya dapat mengangkat nama Provinsi Jambi.
Lebih lanjut, Wagub Sani juga mengajak semua pihak dengan perannya masing-masing untuk berkolaborasi dalam melaksanakan Inpres nomor 02 Tahun 2022, baik itu pemerintah, swasta dan masyarakat sebagai salah satu upaya meningkatkan perekonomian Provinsi Jambi.
Sementara itu, Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani dalam sambutan dan arahannya saat membuka Temu Bisnis Tahap VI Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) mengatakan, kegiatan ini berawal dari arahan Bapak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memanfaatkan dan mengoptimalkan produk-produk dalam negeri.
“Atas arahan Bapak Presiden, kita melakukan kolaborasi menyelenggarakan kegiatan ini guna membina UMKM yang ada sehingga bisa mandiri,” kata Sri Mulyani.
“Kegiatan ini merupakan integrasi yang menunjukkan kolaborasi penyelenggaraan antar Kementerian dan Lembaga serta Instansi yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, LKPP dan KADIN, dimana berisikan diskusi panel berbentuk Talkshow yang menghadirkan narasumber dari instansi-instansi yang menjadi Unit In Charge untuk mendorong realisasi belanja produk dalam negeri,” tambah Sri Mulyani.
Sementara itu juga, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly dalam sambutan dan arahannya mengungkapkan bahwa kegiatan ini sejalan dengan semangat peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke 78 dengan mengangkat tema Merdeka Belanja Produk Dalam Negeri Mewujudkan Kemandirian Bangsa. Pemerintah konsisten dalam upaya mendukung kemajuan perekonomian nasional, yang mana salah satunya dengan langkah meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.
“Langkah nyata dalam mendukung kampanye nasional Gerakan Bangga Buatan Indonesia adalah melalui Inpres nomor 02 Tahun 2022 dan misi baru yang kita usung adalah penggunaan kartu kredit pemerintah domestik dan penerapan kebijakan reward and punishment bagi Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah dan BUMN yang tidak mencapai belanja 95% untuk produk dalam negeri,” ungkap Yasonna Laoly.
Yasonna Laoly menjelaskan, tujuan Temu Bisnis Tahap VI ini adalah untuk mencapai target 95% pagu anggaran belanja barang dan jasa produk dalam negeri, menempatkan belanja produk merek dalam negeri sebagai prioritas utama belanja pemerintah dan memanfaatkan kartu kredit pemerintah domestik sebagai alat belanja dalam penggunaan anggaran Kementerian dan Lembaga.
“Kita mengharapkan kegiatan ini juga menjadi wadah sosialisasi e-katalog LKPP sehingga para pelaku usaha, terutama yang berada di daerah bisa lebih memahami fasilitas LKPP dan lebih dekat dengan pengguna anggaran,” jelas Yasonna Laoly. (Rizal)
