Views: 366
BUKITTINGGI, JAPOS.CO – Reses DPRD Kota Bukittinggi tahun 2023 , yang langsung jemput aspirasi masyarakat tercatat 131.000 jiwa penduduk kota Bukittinggi, tidak terdapat warga kota yang miskin ektrim.
“Bukan berarti tidak ada warga kota miskin. Pasti ada, tapi tidak miskin ektrim,” jelas Tommy Kabid Sosial.
Kepala Bidang (Kabid) Dinas Sosial kota Bukittinggi Tommy Hidayat menjawab pertanyaan warga Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh (ABTB), saat Ketua DPRD Bukittinggi Benny Yusrial melakukan reses ke- III tahun 2023 di lapangan SMP 7 Kelurahan Parik Antang, Jumat (14/7).
Reses Ketua DPRD Bukittinggi Benny Yusrial dihadiri raturan orang konstituennya, didampingi Kepala Dinas Pendapatan Daerah Zulhendri, Kalaksa BPBD Ibentaro Samudra, Dinas Perpustakaan Eko Hansen, Dinas Pendidikan & Kebudayaan Jeki.
Lurah Aur Kuning M Ridwan, Dinas Pertanian dan Tanam Pangan Abdul Halim, Badan Kesbangpol, BPR Bukittinggi Ferry Irawan, Dinas Koperasi Noveri, Dishub Jufrianto, Dinas P3AAPPKB Nova.
Kepala Bapalitbang Robby N, Lurah Syaiful, Camat ABTB Hastine Atas Asih yang membuka secara resmi Reses Ketua DPRD Bukittinggi.
Menurut Benny, Reses merupakan satu bagian dari tugas anggota Dewan menjemput aspirasi warga. Reses merupakan tanggung jawab moral anggota DPRD dalam rangka penyampaian aspirasi.
“Dari hasil pertemuan saya realisasikan pada mata anggaran perubahan Oktober 2023 mendatang, bila tidak tertampung, direalisasikan pada mata anggaran tahun 2024 mendatang”, ujar Benny.
Menurutnya, Pokok Pikiran (Pokir) memiliki peran strategis proses penyusunan rancangan rencana kerja pemerintah daerah, melalui pokir sering muncul usulan yang inovatif yang belum tersampaikan dalam Musrenbang.
Sebagai wakil rakyat, Benny Yusrial, pihaknya t berupaya semaksimal mungkin merealisasikan dan memperjuangkan hak-hak konstituennya.
Menjawab pertanyaan aksi demo orang tua calon siswa di SMAN III. DPRD Bukittinggi sudah memberikan solusi dilakukan penambahan lokal.
“Solusinya memang harus ada penambahan lokal, atau calon siswa baru ditempatkan diluar zonasi ”, timpal Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Bukittinggi Jeky.
Sementara 100 orang calon siswa SMA III yang tidak tertampung. 46 orang sudah ditempatkan belajar disekolah- di luar zonasi, sisanya masih menunggu.
“Kita sudah bersurat pada Gubernur Sumatera Barat, terkait kisruh sistim Zonasi penerimaan siswa baru setingkat SMA sederajat. Kenapa bersurat ke Gubernur?. Sebab kewenangan pengelolaan belajar dan mengajar disekolah lanjutan berada dibawah kewenangan provinsi.
Namun surat kami belum ada jawaban dari Gubernur Sumatera Barat”, ulas Benny. (Yet)
