Views: 187
KUALATUNGKAL, JAPOS.CO,- Bupati Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar), Drs H Anwar Sadat, M. Ag mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern (Rakornas Wasin) secara Virtual Tahun 2023, rabu (14/06/23).
Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, pihaknya kerap mendapati penolakan maupun penghalangan dalam upaya pengawalan, hal ini tentunya berdampak pada pencegahan permasalahan menjadi tidak optimal.
“Melakukan pengawasan untuk menyelesaikan mandat pembangunan pada RPJMN 2020-2024 dan pihaknya mendapati adanya program yang belum optimal diselesaikan,” Paparnya.
Lanjutnya, dalam program infrastruktur terdapat 58 proyek strategis yang belum dimulai. Hal ini disebut memiliki resiko keterlambatan proyek hingga tidak optimalnya manfaat pembangunan.
Sementara Presiden Jokowi dalam sambutannya sering mengingatkan bahwa untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 bukan hal yang mudah, itu diperlukan peran pengawasan dalam mewujudkannya.
“Bahkan, presiden turun langsung kelapangan untuk memastikan program pemerintah betul-betuk sampai kepada masyarakat dan jika tidak diawasi, tidak sedikit program pemerintah yang bablas dan tidak mendapatkan hasil seperti yang diinginkan,” ujarnya.
Presiden juga menyampaikan bahwa berdasarkan laporan Kepala BPKP RI, sebanyak 43 % program berpotensi tidak optimal, disamping itu, terdapat potensi pemborosan alokasi belanja daerah sebesar 21 % dari nilai anggaran.
“Saya berpesan agar pimpinan pemerintah tidak mengabaikan rekomendasi dari BPKP karena tangan BPKP itu sampai Provinsi, Kabupaten/Kota, artinya bisa mengawal, mengawasi, mengarahkan,” tegas Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh
Ikut serta dalam Rakornas secara virtual diruang rapat Bupati tersebut, Inspektur, Kepala Dinas Perikanan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Koperindag/mewakili, Sekretaris Disnaker, Kepala DMPTSP/mewakili dan undangan lainnya. (Tenk/Prokopim -Tjb)
