Views: 227
JAKARTA, JAPOS.CO – Eks pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo telah resmi dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Diketahui kasus Rafael Alun Trisambodo belakangan ini telah membuat mata masyarakat semakin menyoroti kasus flexing dan menyerat banyak pejabat harus mendapat ganjaran atas sikap pamer kekayaan yang selama ini dilakukan di Media Sosial (Medsos).
Tidak berhenti disitu, Ormas Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (Pekat IB) meminta pemerintah Khususnya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk juga memeriksa sejumlah artis yang juga hobi pamer kekayaan.
“Dalam hal ini PPTK, saya menduga adanya kongkalikong diantara pelaku Money Laundry dan pejabat PPATK yang terkesan pura-pura tidak tahu maraknya para pejabat yang pamer harta yang pantastis dan sangat tidak wajar,” kata Milano.
Menurut Milano, selama ini ada pembiaran dari PPATK atau kalau perlu bubarkan saja PPATK bila tidak mampu bertindak tegas mengungkap para pelaku Money Laundry.
“Jelas sekali masyarakat dipertontonkan dengan postingan para artis dan pejabat di media sosial pamerkan kekayaan yang tak wajar, bahkan ada benerapa pejabat yang jabatannya biasa saja namun harta kekayaannya mencapai ratusan millyar, mereka bebas flexyng seakan bangga dan merasa tak akan terorot aparat penegak hukum, lalu apa kerja PPATK selama ini..?,” ungkapnya.
“Itu banyak juga artis yang kalau diperhatikan punya kekayaan ngga wajar, harus diperiksa juga,” terang Sekjend Pekat IB, Milano melalui siaran pers, Jumat (31/3/23).
Hari ini, kata Milano, ada keterlibatan Artis berinisial R dalam kasus eks pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo. Hal tersebut menurutnya semakin menunjukkan bahwa kinerja Kemenkeu melalui dirjen pajak selama ini sangat lemah.
“Jika ini tidak juga berhasil diungkap, maka untuk apa lagi Sri Mulyani bertahan menjadi Menteri Keuangan, lebih baik mundur atau dicopot saja,” tegasnya.
Dalam hal ini, Milano menantang Menkeu berani memeriksa para artis yang diduga ikut menikmati dan merampok uang pajak rakyat.
“Kami siap mengawal Menkeu dan KPK memeriksa kekayaan para Artis-artis yang kekayaannya dianggap tidak wajar,” pungkasnya.(Red)