Views: 233
PANDEGLANG, JAPOS.CO – Dana pemeliharaan rusak ringan sebanyak 20 % dari Dana BOS Reguler tahun Anggaran 2022 yang diduga baru dilaksanakan oleh Kepala Sekolah Sumberjaya 1 menimbulkan pertanyaan besar bagi beberapa kalangan, pasalnya alokasi dana Pemeliharaan tersebut seolah dianggap bukan sesuatu yang wajib untuk di taati.
Lemahnya fungsi pengawasan Kordinator Admin( Kormin) kecamatan Sumur menjadi sorotan, hal itu disampaikan oleh Otong Suarta selaku Ormas BPPKB kepada Japos.co baru – baru ini.
Otong mengatakan, tupoksi Kormin adalah pengawasan karena nota benenya jabatan kormin hanyalah seorang Pengawas Sekolah Yang diberikan kewenangan lebih namun dalam hal ini kormin kecamatan sumur seolah tidak menjalankan tupoksinya.
“Jabatan kormin kan hanya pengawas yang diberikan kewenangan atau tugas tambahan, ya tupoksinya mengawasi kinerja kepala sekolah dalam menjalankan tugas dan pengelolaan Dana BOS, jangan hanya sebatas lisan dan nerima Amplop saja,” ujar Otong.
“Kalau kinerja kormin seperti ini, saya pastikan bukan hanya Sumberjaya 1 saja yang diduga melanggar dalam pengelolaan dana Bos nya, jangan-jangan sekolah yang lainnya juga sama seperti ini apalagi mengingat Kepala sekolah Sumberjaya 1 adalah Pengurus PGRI terkesan memberikan contoh ke sekolah yang lain,” imbuhnya.
Terakhir Otong meminta kepada kepada inspektorat kabupaten Pandeglang untuk segera mengaudit pengelolaan Dana BOS reguler di SDN Sumberjaya 1.
“Saya berharap Inspektorat Pandeglang agar segera mengaudit pengelolaan Dana Bos di SDN Sumberjaya 1, karena sudah ada unsur Pelanggaran yang di lakukan dan dalam waktu dekat saya juga akan melayangkan surat ke pihak inspektorat, kita kawal dan usut sampai tuntas,” pungkasnya.
Sementara itu Beberapa kali japos.co mencoba konfirmasi kepada Udit selaku kormin kecamatan sumur, melalui pesan dan panggilan whatsapp namun belum ditanggapi.(Yan)
