Views: 201
BUKITTINGGI, JAPOS.CO – Anggota DPR RI Komisi Vlll Jhon Kenedi Aziz, SH MH, usulan Biaya Penyelenggaran Ibadah Haji (BPIH) 1444 H/2023 M yang disampaikan pemerintah kepada Komisi VIII DPR RI, senilai Rp 69 juta baru sebatas usulan dan belum merupakan final. Anggota DPR RI langsung paparkan saat diskusi publik bertajuk ‘Biaya Haji 2023?’ di Rumah Syarikat, bertempat jalan Melati Bukittinggi , Senin (6/2/2023).
“Komisi VIII DPR RI dan Kementerian Agama (Kemenag) RI belum menemui kata sepakat, terkait besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2023. Besarnya biaya tersebut memberatkan masyarakat, berdampak batalnya keberangkatan jamaah untuk mengurungkan niat ke Tanah Suci. Karena biaya yang ditanggung setiap jamaah calon haji (JCH) mencapai Rp 69 juta. Sedangkan Rp 29 juta ditanggung Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dari hasil manfaat pengelolaan dana haji,” papar John Kenedi.
Tugas dan fungsi DPR yakni sebagai legislasi (legal drafting), anggaran (budgeting), dan pengawasan (controlling) dan Komisi VIII sedang menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP).
Pemerintah baru sebatas usulkan kepada kita untuk haji sebesar Rp 69 juta kemudian kita evaluasi apakah betul sebesar itu.
“Itu kan baru usulan belum kita putuskan! Nanti dibawa dalam sidang rapat dengar pendapat, dan dilaksanakan tanggal 14 Februari 2023, kita mengetahui berapa sesungguhnya, tentu kita harus survei, kita sudah lakukan kelapangan survei ke Bandara Jeddah, ke hotel di Mekkah maupun di Madinah, survei ke Catering di Mekah dan Madinah, survey di transportasi,” urai Jhon .
Kenaikan ini dipengaruhi komposisi persentase BPKH terhadap distribusi subsidi jemaah haji, biasanya 60%- 40% kurang lebihnya, sekarang menjadi 30 – 70 % dan menjadi beban calon jamaah haji dan 30% persen menjadi beban BPKH padahal dahulu 60% beban BPKH Rp 98 juta, tetapi yang dibebankan kepada jamaah haji Rp. 39 juta, karena komposisi subsidi dari BPK terhadap BPIH sebesar 60%.
Dikatakannya, Sekarang diusulkan 69% kenapa 69%. Karena subsidinya hanya 30%., Sekarang diusulkan 69% kenapa 69%. Karena subsidinya hanya semisal Rp 50 juta tentunya tabungan awal Rp 25 juta, berarti tinggal 25 juta ,Ada virtual account yang bisa dicairkan untuk jemaah 4,75 juta berarti calon jemaah haji menambah sekitar Rp. 20 juta untuk bisa berangkat haji.
“Sekarang Rp 44 juta kita targetkan paling mahal menambah Rp. 20 jutaan,” harap Anggota Dewan DPRRI.
Direktur eksekutif Rumah Sarikat, M.Fadli, anggota DPR RI dari Partai Golkar John Kenedy Azis, S.H, inisiator Fadly Reza, Aliansi Pers, JMSI, Ketua pemuda stasiun.Yance, PWI, juga sejumlah awak media dan tokoh pemerhati masyarakat adakan pertemuan dengan insan pers.
“Tidak hanya berdiskusi tentang rencana usulan biaya haji 2023, perspektif masa depan jemaah haji Indonesia. Diskusi membahas anggaran berkeadilan dan komunitas, terkait bagaimana penyerapan anggaran khususnya di Sumatera Barat,” tutup Fadly Reza.(Yet)
