Views: 101
MUKOMUKO, JAPOS.CO – Pengembangan Destinasi Objek Pariwisata di kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu hingga saat ini masih terkesan lamban dan jalan ditempat, oleh sebab itu Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga ( Disparpora) Kabupaten Mukomuko perlu dukungan yang signifikan dari lintas Sektoral terutama pada objek wisata yang berada di pedesaan.
“Kita punya banyak objek wisata yang berpotensi yang bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) namun semua itu perlunya penataan yang lebih signifikan, seperti objek wisata Air Terjun, akses untuk pencapaian lokasi tentu memadai jika objek wisata kita bisa dilirik wisatawan baik wisatawan lokal maupun luar daerah,” kata Kadis Disparpora Mukomuko Novria Eka Putra S.STP melalui Kepala Bidang (Kabid) Pariwisata Yulia Reni SS Senin, (24/3) di ruang kerjanya.
“Cukup sulit untuk bergerak ya, tapi kalau dengan kerjasama baik dengan pihak yang lain terus stakeholder yang lain tentu bisa sama-sama memajukan pariwisata, nah inilah kami belum mendapatkan konsep seperti apa yang bagus untuk memajukan dan kalau untuk fasilitas mungkin sudah banyak yang dibangun tapi bagaimana, itu pariwisata belum berkelanjutan Kalau bahasa sekarang tidak berkelanjutan.
dan memang salah satu contoh objek danau Nibung, itu objek unggulan Kabupaten Mukomuko, nah ini tidak bisa bidang pariwisata sendiri yang bergerak buktinya kami juga membutuhkan dukungan baik dari pemerintah daerah, masyarakat kemudian legislatif,” bebernya.
“Yang intinya itu, kalau seandainya dalam penataan kawasan dan memang butuh waktu, sedangkan anggaran sendiri juga terbatas jadi tidak mudah untuk meningkatkan kembali kawasan itu kalau tidak bekerja sama,” lanjutnya.
“Seperti Pantai Batu Kumbang yang mengelola tentu desa, pemikiran Desa berbeda dengan pemikiran kita kalau itu misalkan Pantai Batu Kumbang itu kita tarik masuk destinasi prioritas Kabupaten, desa ingin juga masuk, antara kami dengan pihak desa misalkan pengelola dengan pemerintah daerah itu mau ke mana, asalkan kami prioritas kami karena dia destinasi prioritas,” ungkap Yulia Reni.
“SK Kabupaten setidaknya bagaimana ini dulu yang kita perkembangan karena kalau daerah pantai itu adalah kita belum bisa mengelola ataupun daerah, pantai itu kalau dia masih berstatus kewenangan dari pihak yang lain Jadi kita tidak bisa masuk ke dalam itu,” ujarnya.
Yulia Reni juga mengatakan untuk kawasan air terjun kita sudah lihat beberapa efeknya, rata-rata air terjun tersebut baik infrastruktur jalan belum terpenuhi semuanya kan itu kendalanya, nah pemerintah daerah sendiri Ini pun juga masih memiliki keterbatasan anggaran itu kalau di sektor pariwisata itu, kalau sebatas untuk pengelolaannya ini ya masih bertahap masih coba-coba itu kira-kira.
Jadi kalau fokus betul ke pariwisata kayak ini belum nampak jauh-jauh juga bertahun-tahun di coba kembangkan mundur lagi pada fasilitas sudah di mana letak salahnya kadang pihak kepentingannya Saya tidak tahu, masyarakat menghambat perkembangan pariwisata terus kalau mau masyarakat dengan pihak-pihak lain yang tidak bisa bekerja sama mengembangkan.
“Pemerintah daerah juga susah melangkah untuk mengembangkan atau mengembangkan daerah kota dan lengkung ini masih ada kawasan bws berada di tempatkan kita boleh mengelola pariwisata kita boleh menggunakan dat BWS sudah diperuntukkannya untuk pariwisata boleh tetapi konsepnya di sini ada kepentingan masyarakat,” demikian Kabid.
“Kita kan mengembangkan enggak hanya satu titik itu kan sih tidak ada.. tapi kalau kita dari seluruhnya mengawasi tentu tidak mungkin, oleh karna perlu nya penguatan dari lintas Sektoral seperti, dinas PUPR, dan beberapa instansi terkat termasuk juga kerjasama masyarakat,” tutup Yulia Reni.(Jpr)
