Views: 371
KETAPANG.JAPOS.CO – Sekitar 266 paket proyek Anggaran Perubahan Tahun anggaran 2024 di kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat belum di bayar, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ( BPKAD) dan Bank KALBAR Cabang Ketapang Saing Tuding.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Darah (BPKD) Kabupaten Ketapang Donatus Franseda AP.MM, Dikonfirmasi Kamis (24/01/25) menjelaskan SP2D yang telah disampaikan kepada Bank KALBAR namun Bank KALBAR tidak dapat mencairkan karena ada syarat dan ketentuan yang membatasi berkaitan dengan pelayanan akhir tahun yg berlaku di Bank Kalbar. Keadaan ini sudah di luar kendali BPKAD karena menyangkut kewenangan.
“SP2D yang telah disampaikan kepada Bank Kalbar namun Bank KALBAR tidak dapat mencairkan karena ada syarat dan ketentuan yang membatasi berkaitan dengan pelayanan akhir tahun yg berlaku di Bank Kalbar. Keadaan ini sudah di luar kendali BPKAD karena menyangkut kewenangan”. Tutur Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Darah (BPKD) Kabupaten Ketapang Donatus Franseda AP.MM, Dikonfirmasi Kamis (24/1/25) di kutip dari beberapa media.
Saat Puluhan kontraktor mendatangi kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ( BPKAD) Kabupaten Ketapang untuk mempertanyakan pembayaran proyek tahun anggaran 2024 yang hingga saat ini belum direalisasikan, pada Selasa (11/03/2025).
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Darah (BPKD) Kabupaten Ketapang Donatus Franseda AP.MM kembali memberikan penjelasan bahwa akan mengumpulkan kembali SP2D di reviu kembali.
” Kami akan melakukan proses Penganggaran di tahun 2025, kami akan mengumpulkan kembali seluruh SP2D kemudian di reviu, selanjudnya BPKAD mengeluarkan surat pengakuan utang. Tutup Donatus Franseda, AP.MM saat di konfirmasi di kantornya pada kamis (13/03).
Agung Saptono Haliardi pemimpin Bank KALBAR Cabang Ketapang saat memberikan penjelasan kepada para kontraktor di ruang rapat Lantai tiga Bank KALBAR Cabang Ketapang terkait 266 paket yang belum di bayar anggaran perubahan tahun 2024 kami dari Bank BANK KALBAR hanya berdasarkan surat dari Pemda Ketapang.
” Terkait pencairan uang untuk 266 pak
et anggaran perubahaan tahun 2024 kepada pihak pelaksana/ Kontraktor yang tertunda pembayaran nya, Bank KALBAR hanya berdasarkan surat perintah dari Pemda Ketapang”.
Tutur Agung Saptono Haliardi pemimpin Bank Kalbar Cabang Ketapang di ruang rapat lantai tiga Bank KALBAR ketapang di hadapan para pelaksana/kontraktor pada Kamis (13/03) diruang pertemuan lantai tiga Bank KALBAR.
Dampak yang di alami oleh Para pelaksana/ kontraktor yang mengerjakan 266 paket anggaran perubahan 2024 yang belum di bayarkan yaitu di kejar-kejar utang baik itu Utang Gaji para pekerja Proyek dan utang material di tokoh-tokoh.(agustinus)
