Views: 96
KAJEN, JAPOS.CO – Bencana alam Banjir dan Tanah Longsor yang melanda wilayah kabupaten Pekalongan seperti di kecamatan kedungwuni, kecamatan tirto dan Kecamatan Petungkriyono dan beberapa kecamatan lain ikut terkena dampak banjir bandang 20 januari 2025 lalu.
Akibat bencana tersebut menimbulkan kerugian baik material maupun korban jiwa.rumah- rumah milik warga infrastruktur jembatan jalan,sekolah,tempat ibadah ikut porakporanda akibat terjangan banjir tersebut, Dan perhitungan sementara oleh BPBD kabupaten Pekalongan mengakibatkan kerugian diperkirakan mencapai Rp473 miliar.
“Itu masih estimasi, kerugian fisik dan non fisik. Perhitungan detailnya nanti akan dihitung di dokumen pengkajian kebutuhan pasca bencana (jitupasna, red),” ujar Plt Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pekalongan, Agus Pranoto, usai rakor dengan DPRD Kabupaten Pekalongan, Selasa,waktu setempat (4/3/ 2025)
Agus Pranoto mengatakan, pihaknya telah melakukan beberapa langkah pasca bencana. Diantaranya, pendistribusian bantuan logistik, sosialisasi kesiapsiagaan kepada warga di daerah rawan, serta pendataan infrastruktur yang mengalami kerusakan, seperti jalan, jembatan, sekolah, dan rumah ibadah.
Selain itu, kata dia, BPBD juga sedang menghitung dampak kerugian pada sektor perumahan, ekonomi, sosial, dan infrastruktur.
Untuk membahas langkah-langkah strategis dalam percepatan pemulihan pasca bencana di Kabupaten Pekalongan, DPRD Kabupaten Pekalongan menggelar rapat kerja dengan tim penanggulangan bencana di Gedung Paripurna DPRD, Selasa, 4 Maret 2025. Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Abdul Munir.
Turut hadir dalam rapat tersebut pimpinan komisi DPRD, perwakilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, serta camat dari wilayah terdampak bencana.
Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Abdul Munir menegaskan bahwa pemulihan harus mencakup semua aspek kehidupan masyarakat, termasuk infrastruktur vital
Kita harus segera memulihkan kehidupan masyarakat, membangun kembali yang memungkinkan untuk dibangun, termasuk jembatan, relokasi permukiman, serta menyusun perencanaan pemulihan yang komprehensif,” ujarnya.
Dikatakan, masa tanggap darurat telah selesai, agar segera ada pemulihan infrastruktur terdampak bencana alam, seperti jalan-jalan yang putus, listrik, dan jembatan. Agar pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan dengan kemampuan yang ada.
Disinggung rumah yang roboh akibat banjir bandang, Munir mengatakan, rumah yang roboh itu ada yang menempati tanah-tanah yang bukan miliknya, sehingga akan dilakukan relokasi. Namun untuk relokasi, kata dia, diperlukan kajian.
Selama kajian dilakukan, kami menyiapkan rumah susun bagi mereka korban banjir bandang di rusunawa gratis,” katanya. Camat Petungkriyono, Hadi Surono, menyebut kondisi wilayahnya mulai stabil, tetapi aksesibilitas masih menjadi kendala utama.
“Selama kajian dilakukan, kami menyiapkan rumah susun bagi mereka korban banjir bandang di rusunawa gratis,” katanya.
Camat Petungkriyono, Hadi Surono, menyebut kondisi wilayahnya mulai stabil, tetapi aksesibilitas masih menjadi kendala utama.
Sementara, Camat Kedungwuni, Bambang Dwi Yuswanto, mengatakan, wilayahnya telah pulih dari banjir bandang, meski masih ada sisa lumpur di beberapa jalan dan gang di Kranji.
“Mobilitas masyarakat sudah normal, tetapi ada permasalahan penumpukan sampah di TPS akibat pembersihan yang dilakukan warga. Selain itu, perlu dilakukan relokasi bagi warga yang masih menempati tanah di bantaran sungai,” jelasnya.
Ketua Komisi A DPRD, H. Kholis Jazuli, menambahkan bahwa bagi masyarakat terdampak banjir yang rumahnya tidak bisa ditempati, pemerintah telah menyediakan hunian sementara di rumah susun sewa (rusunawa). “Silakan menempati rusunawa, gratis tanpa biaya sewa,” tegasnya.
Menutup rapat, Ketua DPRD Drs. H. Abdul Munir mengajak seluruh pihak untuk terus bersemangat dalam menanggulangi pasca bencana serta menjaga sinergitas antar instansi terkait. “Kita harus bersama-sama dalam menghadapi tantangan ini, dengan tetap menjaga koordinasi dan sinergi antar dinas serta seluruh elemen masyarakat,” tutupnya.(INA)
