Views: 59
KAJEN, JAPOS.CO – Koordinasi dalam rangka pengentasan kemiskinan khususnya di Jawa Tengah harus di tekan sehingga berharap tahun 2026 kemiskinan sudah tidak ada lagi. Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) bertemu dengan Bupati Pekalongan dan ratusan pilar sosial dari Kabupaten Pekalongan, Batang, dan Kendal.
Para pilar sosial yang terdiri atas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Taruna Siaga Bencana (Tagana), dan Program Keluarga Harapan (PKH), dikumpulkan dan diajak berdialog di kampus UIN K.H. Abdurrahman Wahid, Kabupaten Pekalongan.
Kementerian Sosial RI akan menyinergikan program-programnya supaya lebih bersifat memberdayakan penerima manfaat serta selaras dengan program Presiden RI Prabowo Subianto.
“Kalau dulu itu jomplang, yang paling kuat social protection-nya (bansos). Makanya saat ini kita dorong supaya pemberdayaannya dapat berjalan maksimal,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf di hadapan para awak media di UIN K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan, Jawa Tengah, Rabu waktu setempat. (12/2/2025).
Bahkan Mensos Gus Ipul menerangkan bahwa kedatangannya di Pekalongan kali ini serta di berbagai daerah lainnya untuk menyelaraskan program yang dimiliki oleh Kemensos dengan pemerintah daerah setempat.
“Hari ini kita bersama ibu Bupati bertemu pilar-pilar sosial, kita koordinasi, kita rapikan kerja kita ke depan mengikuti arahan Presiden. Kita ingin apa yang telah Kemensos lakukan, pemerintah daerah tahu. Agar semua di sini bisa sinergi, itu tadi yang saya sebut terarah, terpadu, dan berkelanjutan,” ucap Mensos Gus Ipul.
Komitmen pemberdayaan terlihat pula dari pembentukan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang berkoordinasi langsung dengan Kemensos. Langkah ini untuk memperkuat pemberdayaan guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Bansos, menurut Mensos Gus Ipul, penting. Tetapi pemberdayaan itu juga penting sehingga ketergantungan terhadap Bansos itu berkurang dan masyarakat dapat berdaya dan mandiri. Ke depannya Pemerintah ingin menggraduasi keluarga-keluarga yang sudah siap mandiri secara berkelanjutan, sistematis, dan tentunya direncanakan dengan baik.
“Nanti akan kita geser mereka (yang telah keluar/graduasi dari bansos Kemensos) ke program K/L terkait yang programnya bukan lagi bansos, tapi program bantuan modal, pendampingan, penciptaan pasar, manajemen,” kata Mensos Gus Ipul ketika menerangkan prinsip berkelanjutan.
Terkait data untuk menjamin penyaluran program tepat sasaran, Mensos Gus Ipul menerangkan bahwa saat ini pemerintah telah menggodok Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan sedang tahap finalisasi.
“Data-datanya sedang diperbaiki, itu juga yang menjadi atensi Presiden. Jadi data yang tidak akurat, data yang tidak tepat sasaran inilah yang sedang diperbaiki dan dikonsolidasikan dan nanti hanya akan ada satu data. Pemda dan seluruh instansi akan menggunakan data tunggal itu. Dengan begitu akan lebih efektif bekerjanya,”kata Mensos Gus Ipul. Terkait instruksi efisiensi anggaran dari Presiden, Mensos Gus Ipul menegaskan kembali bahwa anggaran Kemensos untuk bansos tidak berkurang sama sekali.
“Bahkan jika diperlukan, Presiden siap menambah anggaran untuk Bansos. Saya rasa sudah cukup jelas terkait hal ini,” ungkap Mensos Gus Ipul.
Presiden RI Prabowo Subianto memiliki program-program prioritas yang pro rakyat, salah satunya Program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Kemensos berkontribusi dengan mengerahkan 120 ribu pendamping sosial di seluruh Indonesia untuk menyukseskan program tersebut. Melalui program CKG, Mensos Gus Ipul berharap dapat membantu Pemerintah dalam menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional yang lebih baik.
Lantaran selama ini jika hanya mengandalkan pengobatan melalui BPJS Kesehatan, yang notabene bersifat kuratif, maka intervensi kesehatan yang dilakukan kurang komprehensif dan efektif.
“Maka dari itu deteksi dini diperkuat, preventif-promotifnya diperkuat oleh Presiden lewat program CKG. Mohon ini bisa dimanfaatkan. Kalau ini berhasil tentu BPJS Kesehatan tidak akan kewalahan lagi. Manfaatkan itu (program CKG) dengan baik. Kita harus sukseskan,” kata Mensos Gus Ipul.
“Iya, hari ini kita bersama Bupati (Pekalongan) ketemu pilar-pilar sosial, kita koordinasi, kita rapikan kerja kita ke depan, mengikuti arahan presiden,” ungkap Gus Ipul usai acara.
Ia mengatakan, pertemuan dengan para pilar sosial ini untuk megajak mereka bekerja secara terarah untuk mempercepat penurunan kemiskinan di Jawa Tengah (Jateng).
Mengingat saat ini hampir seperlima penduduk miskin Indonesia berada di Jateng, yakni 14,12 persen atau sebanyak 3.704.330 jiwa.
Gus Ipul mengatakan, selama ini kerja-kerja pengentasan kemiskinan masih ada ego sektoral. Sebab itu pihaknya menggandeng pemerintah daerah untuk menekan kemiskinan di Jateng.
“Kami ingin apa yang kami lakukan pemerintah daerah tahu, Bupati/Wali Kota tahu, Gubernur tahu. Ini di sini ada Kadinsos Provinsi Jateng juga, agar semua nanti bisa sinergi. Kita harus berkolaborasi untuk menurunkan kemiskinan. KPM juga harus didukung oleh pihak lain supaya lebih cepat mentas dari kemiskinan,” ucapnya.
Sementara itu Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono yang juga hadir di acara mengutarakan, arah kerja Kemensos ke depan bukan lagi berfokus pada pemberian bantuan sosial saja, melainkan juga akan menggenjot program pemberdayaan sosial.
“Setelah programnya Pak Menteri ini berjalan, maka namanya nanti bukan lagi keluarga penerima manfaat (KPM), tetapi menjadi Keluarga Berdaya Mandiri (KBM),” ucapnya.
Ia menambahkan, saat ini sedang merumuskan MoU dengan pemerintah daerah dan akan diambil sampling di tiga desa untuk dilakukan berbagai program pengentasan kemiskinan.
“Jadi di Jateng ada dua cara yang dilakukan untuk pengentasan kemiskinan yaitu melalui pilar-pilar dengan menggraduasi 10 KPM per tahun, dan kedua adalah kita akan memberikan contoh untuk proses graduasi di desa-desa,” katanya.
Ini, kata Jabo, sejalan dengan arahan Presiden yang menginginkan kemiskinan ekstrem di tahun 2026 sudah dapat di tekan di angka 0 persen.
Sedangkan di 2029, kemiskinan yang ada di Indonesia ditargetkan berada di angka 4,5 persen.
“Memang bukan hanya tugas Kemensos, tapi Kemensos harus berada di garis terdepan untuk mengentaskan masyarakat Indonesia dari Kemiskinan tandasnya.(INA)
